Anggota DPRD DKI Ini Minta Gubernur agar LRT dan MRT Masuk OK Otrip

JawaPos.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi Hanura Abdul Canter Sangaji mendorong agar moda transportasi Light Rail Transit (LRT) masuk ke dalam program OK Otrip. Sehingga, program unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno bisa membantu masyarakat.

Pria yang akrab dipanggil Canter ini mengatakan, seluruh warga Jakarta dapat menikmati naik LRT karena tarifnya relatif terjangkau. Dalam program OK Otrip, penumpang yang naik angkutan unum hanya akan dikenakan tarif sebesar Rp 5 ribu untuk sekali jalan ke tempat tujuan.

"Kita minta gubernur, baik LRT dan MRT bisa masuk dalam OK Otrip. Syukur-syukur harganya bisa sama seperti yang sudah dicanangkan 5 ribu rupiah. Jika hal ini terjadi maka ini menjadi kado yang sangat luar biasa bagi warga Jakarta," kata Canter dalam keterangan tertulisnya di sela kunjungan kerja ke DPRD komisi 4 Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas terkait LRT.  

Kendati demikian, pihaknya memang masih terus mengkaji besaran tarif bagi penumpang LRT agar bisa lebih terjangkau, namun jangan sampai mengabaikan keamanan, kenyaman, dan keselamatan bersama. Untuk di Sumsel sendiri, kata Canter, tarif LRT per orang bisa berkisar  Rp 25 ribu rupiah atau Rp 30 ribu

"Saya rasa DKI harus bisa lebih murah, buat apa kita punya barang bagus dibiayai oleh APBD tapi harga naiknya tak terjangkau bagi kalangan luas warga Jakarta. Walaupun ini mesti harus di kaji besaran tarif yang terjangkau kemudian tidak mengurangi beban beban perawatan yang prima untuk LRT," ujar Canter.

Canter menilai LRT adalah projek luar biasa bagi DKI dan Sumsel. Namun dia berharap keberadaan moda transportasi masal itu harus bisa punya manfaat yang luas bagi warga DKI. Sebenernya LRT di jakarta akan dibangun sampai ke bandara nantinya sementara menjelang Asian Games baru dari Kelapa Gading ke Rawamangun.

"Kami juga mendorong kalau seluruh ruas jalan LRT yang mangarah ke Jakarta atau dibangun oleh dana APBD/APBN kalau bisa dikelola oleh BUMD Jakarta sehingga pemasukan bagi Jakarta dalam sektor tranportasi akan lebih baik, kemudian besaran tarif akan bisa dikontrol oleh Eksekutif dan Legislatif Jakarta," ujar Canter.