Anggota DPRD DKI Ini Minta Anies Terbitkan Pergub Penataan Tanah Abang

JawaPos.com - Penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan sistem penutupan satu jalur untuk berdagang dan satu jalur hanya untuk Transjakarta banyak ditanggapi negatif oleh berbagai pihak. Pasalnya konsep tersebut dianggap menyalahi aturan penggunaan jalan dan angkutan.

Namun berbeda dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang justru memahami maksud dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) agar tetap bisa berjualan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Syarifuddin menyatakan, penggunaan jalanan sebagai lokasi PKL merupakan bentuk urgensi dari Pemprov DKI dalam penataan tanah abang. Sebab, jumlah pedagang menjadi salah satu faktor sulitnya relokasi.

"Para PKL yang berada disana sangatlah banyak dan tidak memungkinkan membawa seluruh PKL kedalam pertokoan tanah abang," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (26/12).

Menurutnya, di awal penerapan konsep menjadi wajar jika menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kebijakan pun masih memungkinkan terjadi perbaikan. "Kan masih ada yang membandel berdagang di trotoar. Ya harapan kita semuanya bisa ditertibkan dan PKL harus patuh dalam aturan yang ada," tutur Syarif.

Politikus Partai Hanura itu juga meminta agar Anies segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur mengenai penataan Tanah Abang agar memberikan jaminan kepada PKL bahwa tidak akan ada lagi penggusuran atau relokasi ketempat lain.

"Ya harusnya kedepan ada payung hukum sehingga pedagang juga memiliki payung hukum dan kepastian," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim penataan jangka pendek yang dilakukan sejauh ini sudah berlangsung baik. Hal itu terbukti dari peningkatan tajam pengguna bus Tanah Abang Explorer yang kini mencapai hampir 10 ribu penumpang.

"Dengan tanah abang explorer sudah mendekati 10 ribu (penumpang). Ini bisa tembus 500 ribu pengguna TJ. Berarti ini masukan yang sangat besar," kata Sandi saat ditemui terpisah. (yes/Yesika)