Partai Kecil Bersiap Hadapi Verifikasi

JawaPos.com – Partai-partai kecil yang baru saja mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM mulai menggiatkan diri di Jatim.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Indonesia Kerja (Pika) Jatim Sabtu (3/12) menggelar konsolidasi untuk menghadapi verifikasi pemilu pada awal tahun mendatang.

Pika menerima surat pengesahan sebagai partai politik pada 13 Oktober lalu. Menambah tiga partai baru yang ada. Yakni, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Beringin Karya (Berkarya).

Sejak dibentuk pada pertengahan 2016, Pika mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung Jokowi. Sebagian besar kadernya diisi oleh mereka yang golput pada Pemilu 2014.

Di hadapan para pendukungnya, Ketua Umum DPP Pika Hartoko Adi Oetomo meyakinkan bahwa kontestasi politik tidak bisa lagi ditebak.

Partai-partai kecil kini tumbuh dan berpotensi mencuri suara partai-partai besar. ’’Dengan hadirnya empat partai yang sudah berbadan hukum, saya yakin partai-partai besar akan khawatir,’’ katanya.

Hartoko menuturkan, dirinya adalah kawan separtai dengan Jokowi sejak masa pencalonan sebagai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden.

Platform politik yang diusung Pika adalah asas Pancasila yang diwujudkan dalam prinsip gotong royong yang memang menjadi karakter dan watak bangsa Indonesia.

Selain itu, kata Hartoko, Pika ingin menjadi partai politik yang murni milik para kadernya. Menurut Hartoko, tren berdirinya partai selalu dikuasai perorangan ataupun kelompok elite.

’’Kami berusaha menjadi partai milik kader, bukan pihak tertentu,’’ tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD Pika Jatim Tedy The Kion mengungkapkan, sebagian besar kader partai di Jatim adalah kalangan profesional.

Ada yang berprofesi sebagai pengusaha maupun mantan aktivis mahasiswa. ’’Hampir 100 persen belum pernah ada yang terlibat politik sebelumnya,’’ katanya.

Tedy menuturkan, hingga saat ini DPD Pika Jatim telah memiliki kepengurusan di 27 di antara 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Kepengurusan berupa dewan pimpinan cabang (DPC).

Masing-masing DPC sudah memiliki kepengurusan ranting hampir 50 persen dari jumlah kecamatan di masing-masing daerah.

Menurut Tedy, partai saat ini tidak memiliki target yang berkaitan langsung dengan pemilu. Apalagi pilgub Jatim yang diselenggarakan pada 2018.