Memberatkan Guru-Guru Sepuh, PGRI Minta Moratorium Uji Kompetensi Guru

”Intinya, kami berharap ke depan kompetensi guru Indonesia akan semakin baik. Maka, kualitas guru muda yang masih produktif tersebut memang harus didorong sejak sekarang,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Daniel M. Rosyid menyebut usulan guru untuk melakukan moratorium UKG tersebut tidak tepat.

Sebab, peran UKG yang menjadi tolok ukur kompetensi guru sebagai pendidik sangatlah penting. ”Usulan itu tidak tepat. Kalau ingin menjadi tenaga profesional, guru harus teruji,” terangnya.

Daniel juga menampik alasan PGRI bahwa pelaksanaan uji kompetensi tersebut akan membebani pemerintah jika dilakukan setiap tahun. Menurut dia, kondisi tersebut tidak akan terjadi jika guru bisa berpikir mandiri.

”Saat ini, mayoritas guru memosisikan diri sebagai pegawai, bukan profesional. Akibatnya, guru hanya bergantung pada dana pemerintah,” terang alumnus University of Newcastle, Inggris, tersebut.

Selain itu, Daniel mengkritik pelaksanaan UKG yang tidak dilakukan oleh organisasi profesi guru. Sebaliknya, pelaksanaan UKG malah diserahkan pada pemerintah.

Padahal, untuk menjadi tenaga profesional, guru harus memiliki organisasi profesi yang kuat.

”Ke depan seharusnya PGRI bisa mencontoh IDI (Ikatan Dokter Indonesia, Red) atau PII (Persatuan Insinyur Indonesia, Red) yang mampu menyelenggarakan uji kompetensi mandiri bagi sesama profesinya. Ini penting agar ke depan guru tak hanya bergantung pada pemerintah. Tapi, juga bisa bergerak mandiri,” jelasnya. (elo/c6/git/sep/JPG)