Desain Gedung Terpadu 17 Lantai Dilombakan, Perkirakan Butuh Rp 400 M

JawaPos.com – Desain gedung terpadu yang beberapa waktu lalu dipresentasikan Bupati Saiful Ilah di hadapan anggota DPRD Sidoarjo ternyata belum final. Bahkan, rencananya, pemkab akan menyelenggarakan lomba desain bangunan setinggi 17 lantai tersebut.

Perlombaan itu dibuka untuk umum. ’’Semua orang bisa ikut. Tingkat nasional,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan Selasa (29/8).

Pemkab memang tidak putus asa mendorong proyek gedung yang akan menjadi kantor semua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut sekalipun usulan itu sudah ditolak DPRD Sidoarjo dari prioritas APBD 2018.

Namun, ’’lampu hijau’’ dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat pemkab kembali percaya diri. Bahkan, Saiful Ilah sudah bersiap-siap kembali mengusulkannya pertengahan tahun depan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018. Termasuk menggelar lomba desain gedung terpadu.

Menurut Sigit, melalui sayembara itu, diharapkan muncul desain bangunan yang terbaik dan indah. Selain menjadi tempat pelayanan publik, gedung terpadu tersebut diproyeksikan menjadi ikon baru di Kota Delta.

Para peserta, tutur dia, juga harus merancang desain gedung sesuai dengan persyaratan yang digariskan pemerintah pusat. Misalnya, berkonsep ramah lingkungan atau green building sebagaimana diatur dalam UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung.

Termasuk menyisakan 30 persen areanya untuk ruang terbuka hijau (RTH). Itu diatur dalam Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Perkotaan.

’’Peserta harus mengakomodasi persyaratan bangunan dan gedung itu,’’ ucapnya. Dari sayembara tersebut, akan diambil tiga karya terbaik. Dewan juri yang menilai desain gedung terpadu bukan dari pemkab. Agar independen, pemkab akan membentuk tim.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyampaikan, kebutuhan anggaran gedung terpadu sebenarnya kurang dari Rp 800 miliar. Angka Rp 800 miliar yang selama ini beredar itu, kata dia, merupakan estimasi. ’’Baru perhitungan kasar. Belum pasti,’’ tuturnya.

Dia mencontohkan apartemen 31 lantai di Kahuripan Nirwana Village (KNV). Saiful mengaku sempat menanyakan anggaran pembangunannya. Ternyata, anggarannya berkisar Rp 250 miliar.

Dia yakin kebutuhan anggaran gedung terpadu tidak sampai Rp 800 miliar. Bahkan, anggarannya bisa dikepras separo alias hanya membutuhkan dana Rp 400 miliar. ’’Separo dari estimasi,’’ ujarnya.

Dari gedung dewan, Fraksi PKB berupaya agar usulan pembangunan gedung terpadu tidak lagi terpental di DPRD Sidoarjo. Saat ini fraksi berlambang sembilan bintang tersebut aktif melobi fraksi lain. ’’Kami juga akan fasilitasi Pak Bupati untuk menjelaskan proyek itu di depan DPRD,’’ kata Sullamul Hadi Nurmawan.

Ketua DPRD Sidoarjo itu optimistis gedung terpadu bakal diterima fraksi lain. Sebab, tahun depan sebagian besar program prioritas pemkab sudah mendapatkan alokasi dana APBD.

Misalnya, frontage road (FR) Waru–Buduran, penanggulangan banjir, dan perbaikan sekolah rusak. ’’Kebutuhan wajib sudah mendapatkan alokasi anggaran,’’ tutur Wawan, sapaannya.