Zainal Arifin Mochtar Soroti Menyempitnya Ruang Publik, Demokrasi Dinilai Kehilangan Alat Koreksi

JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mochtar menilai penyimpangan dalam kehidupan demokrasi dan tata kelola negara saat ini sangat sulit untuk mendapatkan koreksi, karena ruang publik semakin menyempit.

Pernyataan itu disampaikan Zainal Arifin Mochtar alias Prof. Uceng dalam Konferensi Republik dengan tajuk "Menatah Republik Konstiusional Sebenarnya" di Padang, Sumatera Barat, Senin (31/8). Konferensi Republik itu dihadiri sejumlah aktivis hingga koalisi masyarakat sipil.

Menurut Zainal, penyempitan tersebut berlangsung melalui dua jalur sekaligus, yakni berkurangnya ruang fisik untuk bertemu dan berdiskusi serta semakin bisingnya ruang percakapan digital.

"Kondisi itu membuat masyarakat cenderung berkumpul dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa. Sementara di ruang digital, derasnya informasi yang tidak melalui proses verifikasi membuat informasi sulit berkembang menjadi pengetahuan yang dapat diuji bersama," kata Zainal.

Zainal juga menyoroti sejumlah hasil penelitian perguruan tinggi yang seharusnya dapat menjadi bahan diskusi masyarakat. Namun, akses publik terhadap hasil penelitian tersebut masih terbatas.

Menurut dia, ketika ruang fisik dan digital sama-sama tidak berfungsi secara optimal, masyarakat kehilangan instrumen penting untuk meminta pertanggungjawaban. Hal itu berakibat pada hak-hak demokratis yang semestinya menjadi fondasi bagi perbaikan ekonomi justru ikut tergerus.

"Data dan informasi adalah senjata kita melawan otoritarianisme. Negeri yang otoriter akan membombardir warganya dengan klaim kebenaran tunggal lewat pidato-pidato," ucap Zainal.

Sementara itu, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Jaleswari Pramodhawardani, menyoroti dampak lain dari lemahnya mekanisme koreksi tersebut. Ia menilai arah pembangunan ekonomi justru cenderung bergerak menuju pola ekonomi ekstraktif.

Dalam pola tersebut, penguasaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam menjadi tumpuan utama. Ketika masyarakat yang berada di sekitar sumber daya tersebut menyampaikan penolakan, pendekatan keamanan dinilai kerap digunakan sebagai respons.