Konstruksi Kasus Pemerasan Bupati Pemalang Anom Widyantoro, Seret Pegawai KPK Setya Budi Dias dan Ayahnya

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap konstruksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang Anom Widyantoro. Dalam kasus tersebut, seorang pegawai KPK bernama Setya Budi Dias dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto, turut menjadi tersangka.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa kasus tersebut terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam operasi senyap tersebut, KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh Anom bersama orang kepercayaannya.

”Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini kemudian ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh saudara AWI (Anom Widyantoro) selaku bupati Pemalang periode 2025-2030 bersama-sama saudara GHA (Mohamad Haris) selaku orang kepercayaan bupati,” terang dia kepada awak pada Kamis (30/9).

Baca Juga:Bukan Sekadar Keberuntungan, 5 Shio Ini Diprediksi Mampu Mengembangkan Usaha Besar

Melalui orang kepercayaannya itu, Anom meminta uang kepada sejumlah anak buahnya di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Tidak hanya itu, praktik pemerasan juga dilakukan oleh Anom kepada rekanan atau pihak swasta. Hasilnya, terkumpul sebanyak Rp 1,98 miliar.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, KPK mendapati bahwa uang tersebut dipakai untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui Dias sebagai salah seorang pegawai KPK. Meski tidak terhubung langsung, orang kepercayaan Anom tersebut bertemu dengan ayah Dias bernama Lilik melalui perantara seseorang berinisial HAH.

”GHA sebagai representasi bupati Pemalang menemui saudara HAH selaku adik iparnya, untuk dikenalkan dengan saudara LBS selaku pihak swasta atau ayah dari saudara DIS yang merupakan staf administrasi di KPK,” jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad mengungkapkan bahwa Anom bersama Haris dan Lilik bertemu sebanyak 3 kali di Magelang dan Semarang. Dalam pertemuan-pertemuan itulah, Lilik meminta uang pengurusan perkara dengan nilai mencapai Rp 2 miliar. Kepada Anom dan Haris, Lilik meyakinkan dapat mengurus kasus yang disebut akan menyeret bupati Pemalang itu.

”Selanjutnya, dari pengumpulan uang yang dilakukan bupati melalui GHA dari, sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta tersebut, pada akhirnya diberikan senilai Rp1,2 miliar oleh GHA kepada LBSm,” ujar Achmad.

Baca Juga:GIIAS 2026 Resmi Dibuka, Menperin Agus Gumiwang Ungkap Masa Depan Mobilitas Indonesia Dimulai dari Sini

Berkaitan dengan sisa uang yang sudah dikumpulkan oleh Anom, KPK masih melakukan penelusuran. Dalam OTT yang berlangsung pada 27-28 Juli 2026 tersebut, KPK mengamankan 21 orang. Termasuk Anom dan istrinya. Mereka sudah diperiksa secara intensif hingga akhirnya ditetapkan 4 orang tersangka.

”Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026 dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK tahun 2026, KPK kemudian menaikan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka,” ucap Achmad.