
Bupati Muara Enim Edison mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi penindakan lanjutan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan. Kali ini, lima aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut diamankan.
Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Namun hingga kini, KPK belum mengungkap identitas maupun jabatan lima ASN BPK yang diamankan tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penindakan terbaru ini berkaitan langsung dengan perkara yang sedang ditangani di Muara Enim.
"Kami akan menyampaikan update lanjutan peristiwa tertangkap tangan kemarin di Sumatera Selatan, bahwa KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/6).
Budi menjelaskan, operasi penangkapan kali ini berkaitan dengan dugaan suap yang melibatkan pihak Pemkab Muara Enim dan oknum di BPK.
"Di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.
Ia menyatakan, dugaan suap tersebut berkaitan dengan hasil temuan audit BPK terhadap pengadaan barang di Pemkab Muara Enim, salah satunya proyek pengadaan Smart TV.
Dengan adanya penangkapan terbaru itu, total terdapat 11 orang yang telah diamankan KPK dalam rangkaian perkara korupsi di Muara Enim yang menyeret Bupati Edison.
"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini," ungkap Budi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022