Ditahan KPK, Bupati Muara Enim Edison Bungkam saat Kenakan Rompi Tahanan dengan Tangan Diborgol

JawaPos.com – Bupati Muara Enim, Edison, bersama dua orang lainnya yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani serta Adi Triadi yang merupakan keponakan Bupati, selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6).

Ketiganya keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.20 WIB. Saat digiring petugas, Edison dan dua tersangka lainnya tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

Mereka diduga terlibat dalam perkara suap terkait pengadaan barang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Kasus tersebut terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT), pada Senin (8/6).

Saat berjalan menuju mobil tahanan yang telah menunggu di lobi gedung KPK, Edison memilih irit bicara. Politikus Partai NasDem itu tidak memberikan respons ketika dihujani pertanyaan oleh awak media.

Baca Juga:Ikut Pelatihan Membuat Kue dari Pisang, Ibu-ibu di Serang Dapat Cuan Jutaan Rupiah

Bahkan, Edison juga tidak menyampaikan permintaan maaf ketika wartawan menyinggung kasus yang menjerat dirinya.

"Permintaan maaf pak, minimal," teriak wartawan dihadapan Edison yang memilih bungkam.

Tanpa memberikan komentar sedikit pun, Edison bersama dua tersangka lainnya langsung masuk ke mobil tahanan untuk selanjutnya menjalani proses hukum lebih lanjut di KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan Bupati Muara Enim, Edison, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Muara Enim, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Bupati, terdapat tiga pihak lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6).