Pimpinan Badan Gizi Nasional Dicopot Prabowo, JPPI: Cuma Damage Control Selamatkan Program MBG!

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai perombakan mendadak ini tak lebih dari sekadar upaya pengendalian dampak (damage control). Langkah ini diduga kuat hanya demi menyelamatkan citra program unggulan pemerintah di mata publik.

Koordinator JPPI Ubaid Matraji menyatakan, pencopotan Dadan Hindayana beserta jajarannya hanya menjawab persoalan integritas personal. Sayangnya, kebijakan tersebut dinilai gagal total dalam menyentuh akar masalah yang bersifat sistemik.

"Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh," ujar Ubaid, Rabu (3/6).

3 Dosa Turunan di Tubuh Badan Gizi Nasional (BGN)

Krisis di tubuh BGN tidak terjadi begitu saja. JPPI menyoroti tiga poin krusial yang menjadi titik lemah program Makan Bergizi Gratis saat ini:

1. Desain Program Cacat Sejak Awal

Kritik publik terhadap program MBG bukan sekadar karena faktor figur pimpinannya, melainkan karena desain programnya yang dinilai cacat sejak dalam kandungan. BGN mengelola anggaran yang luar biasa besar.

Ketika pucuk pimpinannya digoyang isu korupsi, hal ini membuktikan kekhawatiran publik. Dana raksasa tersebut sangat rawan menjadi "bancakan" baru akibat pengawasan yang lemah dan dipaksakan berjalan cepat tanpa fondasi sistem yang kokoh.

2. Krisis Legitimasi di Tingkat Akar Rumput

Kasus hukum yang menimpa pimpinan BGN berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat dan mitra di lapangan. Kasus korupsi ini berpotensi memicu kecurigaan di tingkat bawah.

"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan," tegas Ubaid.

3. Anggaran MBG Menggerus Dana Pendidikan

JPPI juga mengkritik keras prioritas anggaran pemerintah yang dinilai "jungkir balik". Anggaran MBG yang dipaksakan ini terus menggerus urgensi anggaran publik lainnya, terutama pemenuhan hak-hak dasar.

Hal ini terlihat dari anggaran fungsi pendidikan 20% yang kian terdistorsi. Dampaknya, jaminan kesejahteraan guru serta pembenahan fasilitas sekolah yang rusak menjadi terkorbankan. Bagi JPPI, pergantian pimpinan sama sekali tidak mengubah kebijakan anggaran yang bias tersebut.

Rekomendasi JPPI: Pemerintah Harus Lakukan Langkah Radikal

Pencopotan jabatan dan penggeledahan ini menjadi tamparan keras bagi ambisi besar pemerintah. JPPI mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pergantian wajah di jajaran komando BGN, melainkan melakukan tiga langkah radikal berikut:

- Evaluasi Total Desain Program: Menghentikan pemaksaan program untuk semua kalangan. Targetnya harus diubah agar lebih targeted (tepat sasaran) bagi mereka yang benar-benar punya masalah gizi dan terkendala akses pangan.

- Audit Transparansi Institusi: Membuka seluruh tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik, serta membangun fondasi sistem pencegahan korupsi yang kokoh.