Kuasa Hukum Gus Yaqut Soroti Penggunaan Notula Ekpose Jadi Alat Bukti Penetapan Tersangka

JawaPos.com - Sidang praperadilan perkara penetapan tersangka pada kasus kuota haji tambahan 2024 kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (6/3). Dalam sidang itu, Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menyoroti penggunaan notula ekspose oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bukti dalam menetapkan tersangka.

Mellisa Anggraini selaku koordinator Tim Advokat Pembela Gus Yaqut menilai, notula ekspose tidak dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Ekspose itu tidak masuk ke dalam bukti surat, karena itu bukanlah dasar perbuatan pidana,” ujar Mellisa di sela-sela sidang.

Menurut dia, notula ekspose juga tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak termasuk dalam daftar alat bukti yang lazim digunakan dalam proses penegakan hukum. Sebelum penetapan tersangka terhadap Gus Yaqut, pihak Mellisa hanya mengetahui adanya ekspose yang dijadikan dasar oleh penyidik.

“Nah, sementara yang kita ketahui sebelum penetapan tersangka (Gus Yaqut) hanya ada ekspose,” kata dia.

Baca Juga:Komnas Haji Minta KY Terjunkan Tim Pemantau dalam Sidang Praperadilan Eks Menag Yaqut

Lebih lanjut Mellisa menegaskan, tim kuasa hukum siap membantah seluruh bukti dan dalil yang disampaikan KPK dalam persidangan. Menurut dia, pihaknya telah menyerahkan berbagai dokumen, termasuk surat, regulasi, serta kebijakan yang berlaku ketika Gus Yaqut menjabat sebagai Menteri Agama, kepada hakim. Selain itu, tim kuasa hukum juga telah menghadirkan empat saksi ahli dalam persidangan yang digelar Kamis (5/3).

Mereka antara lain Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Prof Mudzakkir, pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia (UI) Prof Dian Puji Nugraha Simatupang, serta pakar hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (Unwahas) Mahrus Ali.

Dian Puji Nugraha menegaskan bahwa hasil audit kerugian negara harus ada sebelum penetapan tersangka dilakukan. Dalam pengusutan perkara yang berkaitan dengan dugaan kerugian negara, laporan hasil pemeriksaan juga harus terlebih dahulu diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH). Laporan tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses penyidikan. Hasil audit yang dimaksud harus berupa laporan hasil pemeriksaan yang telah selesai dan bersifat final, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020.

Baca Juga:Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Menag Yaqut, KPK: Dugaan Korupsi Kuota Haji Capai Rp 622 Miliar

Sedang Mahrus Ali menilai surat perintah penyidikan (sprindik) KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan bermasalah karena menggunakan dua dasar hukum yang berbeda. Sprindik yang dimaksud yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/01/Dik.00/01/01/2026 tertanggal 8 Januari 2026. 

Dalam dokumen tersebut, KPK menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai dasar penyelidikan. “Kelirunya adalah satu dia menggunakan dua dasar yang sebetulnya tidak boleh digunakan dalam waktu yang bersamaan,” ujar Mahrus. 

Sementara dalam sidang hari ini, KPK empat saksi ahli yang berasal dari berbagai bidang, seperti hukum administrasi negara, administrasi keuangan negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Di antaranya yakni Prof Erdianto Efendi dari Universitas Riau (Unri) dan Charles Simabura dari Universitas Andalas. (*)