KPK Terima Hasil Hitungan Kerugian Negara Kasus Kuota Haji, Kapan Yaqut dan Alex Ditahan?

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil penghitungan tersebut semakin menguatkan proses penyidikan yang sedang berjalan.

“Dalam proses penyidikan perkara kuota haji ini, KPK juga sudah menerima laporan hasil hitung kerugian keuangan negara dari BPK. Artinya, BPK tidak hanya mengonfirmasi bahwa kuota haji ini masuk dalam lingkup keuangan negara,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3).

Dengan rampungnya penghitungan kerugian negara oleh BPK, KPK menilai unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini semakin terang. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

“Artinya ini sudah firm ya penyidikannya, ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum,” tegas Budi.

Meski demikian, KPK belum dapat langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka. Budi menjelaskan, saat ini masih terdapat proses praperadilan yang harus dihormati.

“Kita tetap menghormati proses praperadilan yang saat ini sedang berlangsung,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penahanan setelah proses praperadilan selesai, Budi menyebut pihaknya akan melihat perkembangan penyidikan lebih lanjut.

“Tentunya nanti kita lihat perkembangan penyidikannya, apakah kemudian akan dilakukan penahanan atau seperti apa. Yang pasti, progres penyidikannya positif,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, pada Jumat (9/1). Namun, keduanya hingga kini belum menjalani proses penahanan.

Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama.

Kuota tambahan tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia, yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun.

Alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan, kuota tambahan itu justru dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur kuota haji khusus maksimal sekitar 8 persen dari total kuota nasional.