KPK Sita Uang Sebesar Rp 10 Miliar dari Tersangka Kasus Pengadaan EDC Bank BUMN

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di salah satu bank BUMN. Dalam proses penyidikan ini, KPK berhasil menyita uang senilai Rp 10 miliar dari rekening para pihak yang diduga terlibat.

“Benar, pada awal pekan ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi untuk didalami keterangannya, guna membantu penyidik dalam melacak pihak-pihak yang diduga berperan dan menerima aliran uang dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin EDC," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan pers, Rabu (9/7).

Menurut Budi, penyidik KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap dana yang tersimpan dalam rekening sejumlah pihak.

“Pada Senin dan Selasa kemarin, penyidik juga menyita uang sejumlah Rp 10 miliar di rekening para pihak tersebut,” ungkapnya.

Langkah ini menambah daftar panjang penyitaan yang dilakukan KPK dari kasus dugaan korupsi pengadaan bank pelat merah tersebut. Sebelumnya, dalam penggeledahan pada tujuh lokasi di Jakarta dan sekitarnya pada 1-2 Juli 2025, KPK telah mengamankan uang tunai Rp 5,3 miliar yang disimpan di rekening swasta, bilyet deposito senilai Rp 28 miliar, serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya.

Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah awal pemulihan aset atau asset recovery. Sebab, KPK menduga tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mesin EDC ini telah mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp 700 miliar.

“Penyitaan ini sekaligus sebagai langkah awal asset recovery atas dugaan TPK dalam program digitalisasi yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 700 miliar tersebut,” ujar Budi.

Dalam proses penyidikan ini, KPK telah mencegah 13 orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Mereka yang dicekal di antaranya Catur Budi Harto (CBH), Wakil Direktur Utama bank BUMN. Selain itu, KPK juga mencegah Indra Utoyo (IU) yang kini menjabat Direktur Utama Allo Bank Indonesia Tbk, yang sebelumnya menjabat Direktur Digital dan Teknologi Informasi Bank BUMN. Serta 11 orang lainnya berinisial DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan RSD.

Menurut Budi, langkah pencegahan itu merupakan bagian dari strategi penyidik untuk memastikan seluruh pihak yang relevan dengan perkara tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang bisa menghambat jalannya penyidikan.

“Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan pemeriksaan, meminta keterangan kepada beberapa pihak dan melakukan pengeledahan di beberapa lokasi,” ucap Budi.

KPK menyebut proyek pengadaan mesin EDC senilai total Rp 2,1 triliun itu berlangsung dalam kurun waktu 2020-2024, diduga tidak dilakukan sesuai mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang berlaku. Hal itu membuka peluang terjadinya kerugian negara.

Berdasarkan hasil perhitungan awal, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 700 miliar dari proyek tersebut. Namun, Budi menyatakan bahwa KPK masih mendalami lebih lanjut terkait modus dan konstruksi perkara dari kasus tersebut. 

“Nah modus detailnya nanti akan kami sampaikan ya beserta dengan konstruksi perkara utuhnya," pungkasnya.