Tolak Penulisan Ulang Sejarah, Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Sejarah Milik Rakyat Bukan Pemerintah!

JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), secara tegas menolak upaya penyeragaman sejarah. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari para akademisi, pegiat HAM, komunitas korban pelanggaran HAM, dan organisasi masyarakat sipil, menyuarakan penolakan mereka terhadap wacana penulisan ulang sejarah nasional yang disponsori pemerintah.

Ketua AKSI, Marzuki Darusman menegaskan bahwa sejarah bukan milik kekuasaan, tetapi milik rakyat. Ia tak menginginkan, ketidakadilan terus menyelimuti rakyat melalui pembungkaman sejarah.

“Suara-suara sunyi dari masa lalu, jeritan-jeritan diam dari korban ketidakadilan, akan terus membayangi perjalanan hidup sebuah bangsa. Janganlah suara-suara kesunyian di masa lalu itu dibungkam oleh sejarah resmi yang dipaksakan,” kata Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5).

Ia menekankan, narasi tunggal yang dibentuk oleh negara berpotensi menghilangkan ruang bagi pengalaman rakyat, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu. Karena itu, pihaknya secara tegas menolak segala bentuk penunggalan sejarah.

Marzuki menilai, penulisan ulang sejarah yang dimotori oleh pemerintah dapat menjadi instrumen untuk menghapus jejak-jejak kejahatan negara di masa lalu. Padahal, negara seharusnya menjamin kebebasan warga untuk mengingat, berbicara, dan menuliskan sejarah kolektif mereka sendiri.

“Sejarah adalah milik rakyat, bukan milik pemerintah. Tapi negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak rakyat dalam membentuk dan menyuarakan memori kolektifnya sendiri, termasuk memori tentang ketidakadilan yang pernah mereka alami,” lanjut Marzuki.

Mantan Jaksa Agung ini mengingatkan, sejarah tidak boleh menjadi alat penguasa untuk menutupi dosa masa lalu atau menciptakan ilusi kesempurnaan. Ia juga menyoroti bahaya dari upaya menghapus atau menyederhanakan kompleksitas sejarah.

Menurutnya, sejarah yang adil harus mencerminkan keragaman pengalaman manusia, bukan sekadar catatan dari sudut pandang pemenang. “Kita harus menolak sejarah resmi yang teramat dipaksakan, yang membungkam suara-suara kritis, menghilangkan identitas dan memori kolektif rakyat,” ujar Marzuki.

Lebih jauh, Marzuki menekankan pentingnya sejarah yang demokratis dan berkeadilan. Sejarah harus menjadi ruang di mana semua narasi bisa berdampingan baik yang menyakitkan maupun yang membanggakan.

“Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar, bahwa pengalaman-pengalaman mereka dihormati, dan bahwa kebenaran tentang masa lalu diungkapkan dengan jujur,” papar Marzuki.

Marzuki juga mengingatkan bahwa luka-luka sejarah yang belum sembuh tidak bisa ditutup dengan narasi tunggal. Penulisan ulang sejarah yang mengabaikan aspek keadilan transisional hanya akan memperpanjang penderitaan korban dan keluarganya.

“Kita tidak bisa melupakan luka-luka masa lalu, kesakitan dan kehilangan yang dialami oleh jutaan orang Indonesia. Kita tidak bisa melupakan bagaimana kekuasaan telah menggunakan sejarah sebagai alat untuk melegitimasi dirinya sendiri,” tegas Marzuki.

Marzuki pun menekankan bahwa sejarah yang sejati adalah sejarah yang hidup dan terus berkembang. Ia mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap narasi-narasi sejarah yang diproduksi oleh negara, terutama jika narasi tersebut mengecilkan penderitaan rakyat.

“Kita harus berjuang untuk sejarah yang tidak hanya mencatat kejadian-kejadian masa lalu, tapi juga mengungkapkan makna dan signifikansi dari kejadian-kejadian tersebut,” ujarnya.

Karena itu, ia menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga sejarah agar tetap menjadi ruang refleksi dan pembelajaran, bukan sekadar dokumen legitimasi kekuasaan. Serta menuntut agar proses penulisan sejarah dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai suara, dan menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan.