Andre Rosiade: Sudarto Itu Berlebihan

JawaPos.com - Kasus ujaran kebencian yang menyeret Sudarto membuat banyak pihak ikut angkat bicara. Mulai dari aktivis HAM, tokoh publik, maupun DPR.

Anggota DPR Andre Rosiade pun ikut bersuara. Namun dia tidak menyoroti proses hukum yang menyeret manager program Pusaka Foundation Padang tersebut. "Kalau masalah hukumnya itu adalah ranah kepolisian. Kita peracayakan polisi bekerja atas kasus ini," ungkap Andre Rosiade kepada JawaPos.com, Sabtu (11/1).

Ramainya kasus Sudarto bermula dari tulisan-tulisan alumnus UIN Imam Bonjol Padang tersebut di Facebook pada pertengahan Desember 2019. Dia menyebut ada beberapa umat Katolik tidak mendapat kesempatan beribadah dan Natalan di Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Isu yang dikemukakan Sudarto tersebut menjadi ramai dan membuat sejumlah pihak angkat bicara. Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju pun bersuara. Sejumlah pihak menuding pemerintah kabupaten (Pemkab) Dharmasraya dan Pemkab Sijunjung tidak memberikan ruang beribadah bagi kelompok minoritas.

Persoalan tersebut membuat Andre Rosiade untuk bergerak mencari tahu kondisi sebenarnya. Apalagi Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung adalah bagian dari daerah pemilihan (dapil) Sumbar 1. Dapilnya Andre.

Andre menerangkan, dari hasil reses di lokasi, apa yang diungkap Sudarto jauh berbeda dengan fakta yang ditemukan di lapangan. "Apa yang disampaikan Sudarto tidak tepat dan itu berlebihan," ungkap jubir Partai Gerindra tersebut. Di dua kabupaten tersebut masyarakat sangat heterogen dan plural. Terdiri atas beragam suku bangsa, etnis, agama, dan profesi. Sijunjung dan Dharmasraya adalah daerah tujuan transmigrasi pada periode 1965-1970-an.

"Di sana masyarakat sangat rukun, damai, tentram. Tingkat toleransi sangat tinggi. Mereka hidup berdampingan, senasib sepenanggungan," katanya.

Andre menegaskan, Sumbar adalah daerah yang sangat terbuka terbiasa damai. Tidak pernah ada konflik horizontal yang terkait dengan SARA. Masyarakat Minangkabau sangat mengedepankan toleransi. "Saya saja bersekolah di SD dan SMP katolik di Kota Padang. SD-SMP Yos Sudarso. Selama ini kehidupan beragama di Sumbar sangat baik harmonisasinya. Setiap agama mendapat kesempatan yang sama untuk menjalankan ibadah masing-masing dan perayaannya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta sangkaan dengan pasal 28 dan 45 UU ITE terhadap Sudarto dibatalkan. “Bahasa hukumnya SP3,” kata Usman Hamid saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (10/1).

Namun permintaan itu ditolak dengan tegas oleh pihak Polda Sumbar. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, penyidik masih menyatakan Sudarto sebagai tersangka. “Tidak ada SP3 untuk kasus itu,” ujar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto kepada JawaPos.com, Jumat (10/1).

Sementara itu, Wendra Rona Putra selaku kuasa hukum Sudarto mengatakan, apa yang disampaikan kliennya didasari pada dokumen surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari Sikabau. Seharusnya Andre cukup bijak dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait fakta yang ditemukan oleh Pusaka Foundation Padang. Apalagi itu berdasar pengaduan langsung dari Paroki dan Stasi.

"Saya berharap anggota DPR dapat berdiri di atas semua golongan dan mencari jembatan penyelesaian yang adil untuk semua kelompok," ujar Wendra.