Soal Pencabutan Status WNI Rizieq, Yasonna: Tak Semudah Itu

JawaPos.com - Munculnya petisi online untuk mencabut status Warga Negara Indonesia (WNI) Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (HRS) direspons pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pencabutan Kewarganegaraan tidaklah mudah.

"Ada prosedur hukum kan. Nggak segampang itu mencabut kewarganegaraan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).

Terlebih, kata dia, selama di Arab Saudi, HRS relatif tidak melakukan aktivitas yang diatur dalam perundang-undangan. "Kecuali dia perang di sana. Ada aturannya UU kewarganegaraan," imbuhnya.

Yasonna menjelaskan beberapa poin yang membuat seseorang kehilangan status WNI. "Dia mundur sebagai warga negara. Kedua, dia perang di sana, jadi fighters di negara lain," imbuhnya.

Oleh karenanya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, pemerintah akan mengaku peraturan perundang-undangan dalam merespons petisi tersebut. "(Lihat) Aturannya aja," tuturnya.

Sebelumnya, petisi pencabutan status WNI HRS dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan 7inta Putih. Dia menilai HRS sebagai pentolan FPI berbahaya bagi keutuhan NKRI karena memiliki afiliasi.

Petisi tersebut belakangan sudah diteken puluhan ribu orang. FPI sendiri menilai apa yang disampaikan dalam petisi tersebut sebagai fitnah.