Dua Kali Gagal, KPK Akan kembali Buka Seleksi Sekjen Gelombang Ketiga

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan membuka seleksi Sekretaris Jenderal (Sekjen) gelombang ketiga. Hal ini dilakukan, setelah posisi Sekjen belum juga terisi. Padahal, dua gelombang seleksi telah dibuka secara terbuka bagi siapapun.

"Sekjen itu kita sudah melakukan tes dua kali. Kemudian mengalami kegagalan. Saya enggak tahu apakah karena jadi Sekjen berat. Terus single salary, enggak boleh terima honor dari manapun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Sabtu (30/3).

"Gelombang ketiga ini karena sudah dua kali kita lakukan pengumuman terbuka, yang ketiga ini sekali lagi dilakukan pengumuman terbuka," sambungnya.

Lebih lanjut, Agus mengimbau agar semua pejabat eselon II di KPK untuk bisa ikut seleksi Sekjen gelombang tiga ini. Namun, Agus belum menjelaskan lebih detail kapan persisnya seleksi mulai dilakukan.

"Pengumumannya segera, karena hari Senin kemarin kita ketemu panselnya. Jadi Senin mungkin akan diumumkan untuk orang luar. Ditambah dengan semua eselon II di dalam kita wajibkan ikut," tutur Agus.

"Mudah-mudahan nanti nemu sekjennya. Karena sudah lama kosong," imbuhnya.

Selain itu, Agus menjelaskan KPK juga bakal melakukan pengisian jabatan lainnya yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Jabatan yang dimaksud antara lain Direktur Penyelidikan hingga Direktur Penuntutan.

"Segera akan kita lakukan assesment lagi mudah-mudahan segera menemukan," tukasnya.

Sebelumnya, KPK memang telah 2 kali membuka seleksi untuk posisi Sekjen. Saat seleksi kedua muncul enam nama salah satunya Robby Arya Brata. Namun, tak ada satu orang pun yang dinyatakan lolos dan menjadi Sekjen.

"Dengan ini, Panitia Seleksi mengumumkan bahwa belum ada kandidat yang dapat diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia untuk dapat ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi," tulis KPK lewat pengumuman nomor B/08PS/KP.00.01/54/02/2019 tertanggal 6 Februari 2019. Surat itu ditandatangani oleh ketua KPK Agus Rahardjo.