Warga NU Tersinggung, Ketum GP Ansor: Siaga Satu Komando!

JawaPos.com - Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Coumas mengaku kecewa terhadap prilaku dan kata-kata dari terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun tim pengacaranya, yang menolak keterangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin.

Menurut Yakut pernyataan Ahok dan tim pengacarannya justru memelintir situasi dan seolah-olah menempatkan Ma'ruf sebagai terdakwa. "Itu lebih merupakan sikap yang menonontonkan menyerang pribadi Ma'ruf dari pada mematahkan argumen yang terkait keahlian beliau," ujar Yaqud kepada JawaPos.com, Rabu (1/2).

"Itu lebih merupakan sikap yang menonontonkan menyerang pribadi Ma'ruf dari pada mematahkan argumen yang terkait keahlian beliau," ujar Yakud kepada JawaPos.com, Rabu (1/2).

Menurut anggota Komisi VI DPR ini keterangan yang diberikan oleh Ma'ruf Amin, sudah sesuai dengan kompetensi maupun kapasitasnya sebagai ahli agama Islam. Oleh sebab itu, GP Ansor tidak akan tinggal diam dan menyatakan siap mendampingi dan membela Ma'ruf Amin. "Menyerukan kepada seluruh kader Ansor dan Banser untuk siaga satu komando," katanya.

Sebelumnya, usai mendengarkan kesaksian dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, terdakwa Ahok langsung menyatakan keberatan. Bahkan, dia yang berstatus terdakwa itu mengancam memproses hukum kesaksian Ma'ruf bila terbukti ada kebohongan.

Ahok yang merupakan mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku keberatan atas kesaksian Ma'ruf soal telepon dari Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi, soal tak adanya penulisan pekerjaan Ma'ruf yang pernah menjabat Watimpres era Presiden SBY di dalam berita acara pemeriksaan.

"Jelas saudara saksi menutupi riwayat pernah menjadi Watimpres Susilo Bambang Yudoyono," tegas Ahok setelah mendengarkan kesaksian Ma'ruf di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Mantan politikus Partai Gerindra ini juga menyebut Ma'ruf bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Kantor PBNU pada tanggal 7 Oktober 2016. Sebelum pertemuan itu Ahok menduga Ma'ruf sempat menerima telepon SBY pada tangal 6 Oktober 2017.

"Dan tanggal 7 Oktober dan tanggal 6 Oktober ada bukti nelepon untuk diminta dipertemukan. Artinya saksi sudah tidak pantas jadi saksi," tegas Ahok.

Ahok juga menegaskan bila nantinya kesaksian Ma'ruf terbukti bohong, maka pihaknya bakal melaporkan ke polisi karena memberikan keterangan palsu. "Kalau berbohong kami akan proses secara hukum suadara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti," tukas Ahok (cr2/JPG)