Korban Abu Tours Bisa Diberangkatan Umrah, Ini Penjelasan Menag

JawaPos.com - Kementerian Agam membantah telah melakukan praktik maladministrasi. Terkait kebijakan pemberangkatan jamaah PT Abu Tours, mereka memastikan hal itu adalah solusi terbaik bagi korban.

"Jadi itu sebenarnya solusi. Itu bukan bentuk pembiaran, apalagi maladministrasi. Apalagi membiarkan PPIU yang izinnya sudah dicabut, tapi masih tetap memberangkatkan," kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (17/4).

Sebelumnya, ORI menemukan empat dugaan maladministrasi yang dilakukan Kemenag dalam pelaksanaan ibadah umrah Abu Tours.

Salah satunya, Kemenag dinilai menyalahgunakan wewenang dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours memberangkatkan calon jamaah secara ilegal. Yakni dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umrah.

Menurut Lukman, memberangkatkan jamaah umrah Abu Tours saat izinnya dicabut, murni inisiatif Kemenag sebagai fasilitator untuk para korban. Sebab, kata Lukman, ada jamaah umrah yang berkeras untuk tetap berangkat meski harus menambah biaya.

"Maka terhadap jenis jamaah korban Abu Tours yang seperti ini, itu harus kita fasilitasi. Mereka sudah bayar, sudah ikut manasik, bahkan mereka sudah dapatkan pakaian seragam, koper. Tinggal mereka tidak bisa diberangkatkan karena Abu Tours tidak kunjung menyiapkan tiket," papar Lukman.

Atas kesediaan calon jamaah menambah biaya, maka Kemenag meminta mitra Abu Tours yang masih memiliki izin untuk memberangkatkannya. Dengan demikian, bukan Abu Tours yang memberangkatkan para jamaah.

"Tapi terpaksa dia masih gunakan seragam Abu Tours karena memang itu sudah ada. Fakta seperti ini kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda," ujar politikus PPP itu.

"Itu adalah hasil mediasi kami yang merupakan solusi terhadap salah satu jenis kelompok korban Abu Tours. Yang mereka tetap ingin berangkat umrah meski harus menambah biaya," pungkasnya.