Satpam PDIP Berkilah Tak Pernah Disuruh Hasto Kristiyanto Hubungi Harun Masiku

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) bersalaman dengan Jaksa Penuntut Umum usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakara Pusat, Jumat (14/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Petugas keamanan atau satpam rumah aspirasi PDI Perjuangan, Nurhasan membantah bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan perintah terkait komunikasi dengan mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku untuk menghilangkan jejak.

Nurhasan berkilah bahwa Hasto Kristiyanto tidak memberikan perintah langsung terkait komunikasi dengan Harun Masiku maupun upaya menghilangkan jejak digital buron kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 tersebut.

"Bukan Pak Sekjen," kata Nurhasan saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Menurutnya, saat itu dirinya tidak berada di dekat Hasto. Tetapi dirinya dihampiri oleh dua orang berbadan tegak. Ia pu meyakini, dua orang itu bukan suruhan dari Hasto.

 "Saya yakin pasti itu. Tidak pernah. Karena di situ tidak ada siapa-siapa. Cuma saya dengan dua orang itu," tegasnya.

Pasalnya, dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Nurhasan disebut mendapat perintah dari Hasto Kristiyanto untuk menghubungi dan memerintahkan Harun Masiku agar merendam telepon genggamnya ke dalam air. Hal itu terjadi setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya paksa penangkapan terhadap Harun Masiku itu setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.

Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.

Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.

Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan.

Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.