Otoritas Tegaskan Bule yang Sudutkan Pembangunan IKN Harus Diproses Hukum

Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN). (Kemenhub)

JawaPos.com - Pernyataan yang dilontarkan oleh seorang bule di media sosial Tiktok terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai destruktif dan merugikan pemerintah Indonesia.

Pasalnya, pernyataan itu sempat viral dan berdampak timbulnya penilaian negatif terhadap pemerintah yang kini sedang giat-giatnya membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami menilai pernyataan yang disampaikan oleh seorang bule Warga Asing yang mengaku sudah lama tinggal di Indonesia tersebut destruktif atau pernyataan yang mengarah pada hal-hal berkonotasi negatif bagi negara yang kini sedang membangun IKN di Kaltim,” kata Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin kepada wartawan, Kamis (13/6).

Alimudin menyatakan, pembangunan IKN tentu butuh masukan dari siapapun, sepanjang masukan-masukan itu konstruktif bukan justru destruktif. Apalagi menyampaikan data dan fakta yang berbeda.

"Kalimat-kalimat yang disampaikan tidak layak tersampaikan di media sosial, tentu bagi yang tidak kenal dan tidak paham akan berpikir dan memiliki pemahaman yang negatif," ucap Alimudin.

Sebagai orang yang lama tinggal di Kalimantan, lanjut Alimudin, melihat bentuk tanah yang tergambar di media sosial bule itu, disinyalir bukan di Kaltim lokasi IKN. Selain itu, tanaman tumbuhan sekitar lokasi itu juga tidak mencerminkan IKN.

“Kita ketahui di lokasi pembangunan IKN ada tanaman tetapi jenis ekaliptus atau eucalyptus, sampai saat ini pun masih ada di sekitar lokasi,” ungkapnya.

Menurutnya, narasi-narasi bule itu harus dipertanggungjawabkan di mata hukum sesuai pasal-pasal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena ini cukup meresahkan.

“Bahkan beberapa kelompok-kelompok masyarakat menanyakan kepada kami, dan saya mengatakan itu tidak benar dan itu sangat destruktif, disaat kita sedang melaksanakan akselerasi percepatan pembangunan IKN,” tegas Alimuddin.

Oleh karena itu, perlu dicari tahu apa motivasi bule tersebut, sehingga yang bersangkutan bisa melontarkan pernyataan yang dinilai tidak benar. Ia menyatakan, pihaknya tidak antikritik, namun sepanjang konstruktif pasti pemerintah bisa menerima masukan-masukan tersebut.

Ia pun menegaskan, pembangunan IKN semata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan terlebih masyarakat sekitar IKN. Jika hari ini masih ada persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat, dapat diselesaikan dengan baik.

“Ini penting dan harus kita luruskan, supaya tidak menjadi bola panas yang bergulir ketika berita-berita itu dibaca atau didengarkan oleh masyarakat yang belum paham terkait seperti apa sih pembangunan IKN saat ini,” ucap Alimudin.

Ia kembali menekankan, sebagai orang kalimantan yang kebetulan juga di IKN, jika melihat kontur tanah dan pekerjaan dalam video tiktok itu sudah tidak relevan dengan kondisi riil objek lokasi pembangunan IKN sekarang.

“Bisa jadi ceritanya apa lokasinya ada dimana, dan tidak sekali dua kali pemberitaan seperti itu muncul, beritanya sekarang tapi video-videonya lama,” pungkasnya.

Editor: Dimas Ryandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Otoritas Tegaskan Bule yang Sudutkan Pembangunan IKN Harus Diproses Hukum

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com