P2G Mengecam Kekerasan di Lingkungan Sekolah Pulau Rempang

Petugas gabungan membersihkan tumpukan ban yang dibakar warga di lokasi bentrokan di Rempang, Batam.

JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam dugaan kekerasan aparat keamanan di lingkungan SD Negeri 24 Galang dan SMP Negeri 22 Galang di Batam, Kepulauan Riau, imbas dari kerusuhan di Pulau Rempang. Seharusnya aparat keamanan menggunakan pendekatan preventif agar relokasi bisa lebih baik.

Baca Juga: Awal Sempurna Ganda Putra Indonesia di Hongkong Open

"Kami mendapatkan kiriman video dari jaringan P2G Batam. Kami menyesalkan dugaan adanya kekerasan di lingkungan sekolah yang terdampak bentrok antara warga pulau Rempang dengan aparat keamanan," ungkap Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri kepada wartawan, Rabu (13/9).

Menurut Iman, Kemdikbudristek, Kemen PPA, dan KPAI harus turun tangan langsung ke lapangan memberikan layanan pendampingan trauma healing pascabentrok.

Baca Juga: Amerika Serikat Gagal di FIBA World Cup, Bintang-Bintang NBA Gemas dan Ingin Tampil di Olimpiade Paris

"Rencana relokasi ini harus tetap mengutamakan layanan pendidikan anak. Di Kecamatan Galang ada sekitar 36 sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas. Ini perlu persiapan yang matang dan tidak mengurangi hak anak untuk belajar dengan aman dan nyaman," lanjutnya.

Dari 36 sekolah di Kecamatan Galang, diduga lokasi kekerasan adalah di sekitar SD Negeri 24 Galang yang memiliki 13 guru, 154 siswa, dan 132 siswi. Lalu SMP Negeri 22 Galang memiliki 19 guru, 180 siswa, dan 171 siswi.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024

"Mengingat sekitar ada 36 sekolah di Kecamatan Galang, Pulau Rempang, diperkirakan ada ribuan anak yang mengalami relokasi sekolah atau terdampak. Ini bukan perkara mudah," jelasnya.

P2G menilai, pemerintah harus memikirkan tiga hal. Pertama, lokasi relokasi harus sudah siap terlebih dahulu. Kedua, mengutamakan kepentingan anak dan guru sehingga pembelajaran tidak terganggu. Terakhir, harus dipastikan hak anak mendapatkan pendidikan tetap diberikan, baik selama proses relokasi maupun pascarelokasi.

Editor: Banu Adikara