Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Didakwa Terima Suap Rp 45,7 M

JawaPos.com - Mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang puluhan miliar itu merupakan suap dari Direktur Utama (Dirut) PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto yang hingga kini masih status daftar pencarian orang (DPO).

"Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Uang suap yang diberikan Hiendra diduga untuk mengupayakan agar Nurhadi dan Rezky Herbiyono bisa memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.

"Patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar terdakwa mengupayakan PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer," ujar Jaksa Wawan.

Depo kontainer itu memiliki luas 57.330 meter persegi dan 26.800 meter persegi. Kedua depo tersebut berlokasi di wilayah PT KBN Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Aliran suap juga diterima Nurhadi dan Rezky saat diminta Hiendra untuk memenangkan gugatan melawan Azhar Umar. Saat itu, Azhar Umar menggugat Hiendra atas perbuatan melanggar hukum di antaranya terkait akta nomor 116 tanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT.

Gugatan dilayangkan Azhar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tingkat kasasi. Hiendra melobi Nurhadi dan Rezky lewat kakaknya, Hengky Soenjoto. Upaya itu dilakukan agar Hiendra bisa memenangkan gugatan tersebut.

Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan ini, Nurhadi maupun Rezky tidak dihadirkan langsung ke dalam persidangan. Kedua terdakwa mengikuti persidangan secara virtual dari rumah tahanan (Rutan) KPK.