Irjen Napoleon Bonaparte Bantah Terima Suap dari Djoko Tjandra

JawaPos.com - Tersangka kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte membantah menerima suap dalam kasus yang menjeratnya. Dia pun membantah terlibat dalam penghapusan red notice tersebut.

"Saya mewakili Jenderal Napoleon hari ini bicara, Jenderal Napoleon Bonaparte secara tegas menolak bahwa Jenderal Napoleon Bonaparte tidak pernah menerima uang atau barang sebagaimana yang selama ini diberitakan," kata Pengacara Napoleon, Gunawan Raka.

• Baca juga: 2 Jenderal Polisi jadi Tersangka Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

"Baik itu dari Tomi Sumardi, baik itu dari Brigjen Prasetijo Utomo maupun dari Djoko S Tjandra apalagi dari pihak lainnya," imbuhnya.

Gunawan menyebut Napoleon selama menjabat Kadiv Hubinter Polri tidak pernah menghapus red notice Djoko Tjandra. Menurutnya penghapusan terjadi sejak 2014 lalu.

"Faktanya red notice tersebut telah terhapus dari IPSG Interpol Sekretariat Jenderal yang terletak di Lyon, Prancis sejak tanggal 11 Juli 2014," jelasnya.

Sebelumnya, setelah terungkap adanya surat jalan untuk Djoko Tjandra, tersiar kabar Divisi Hubungan Internasional Polri menerbitkan surat penghapusan red notice. Surat tersebut tercatat dengan nomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, ditandatangani oleh Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo.

Akibat kasus tersebut, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengambil langkah tegas kepada bawahannya. Setelah mencopot jabatan Brigjen Prasetijo Utomo karena menerbitkan surat jalan, kali ini pencopotan pun dilakukan di Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter).

Melalui Surat Telegram Nomor ST/2076/VII/KEP./2020 tertanggal 17 Juli 2020, yang ditandangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan, Kadivhubinter Irjen Pol Napoleon Bonaparte dimutasikan menjadi Analis Kebijakan Itwasum Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Johanis Asadoma yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).