Ketua MK Dikabarkan Mundur? Ini Penjelasannya

JawaPos.com - Ketua Mahakamah Konstiusi (MK) Arief Hidayat dikabarkan mundur dari jabatannya, setelah Hakim MK Patrialis Akbar terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK). Saat dikonfirmasi, Hakim MK, I Dewa Gede Palguna membantah adanya kabar tersebut. Menurutnya kabar tersebut adalah hoax yang disebarkan oleh orang yang tidak orang yang tidak bertanggung jawab.

"Enggak betul itu soal adanya berita bahwa pak ketua mundur," ujar Palguna kepada JawaPos.com, Jumat (12/1).

Palguna juga mengeluhkan, adanya kabar tersebut di tengah lembaga penguji undang-undang sedang dirundung duka yang sangat mendalam. Karenanya dia berpesan kepada masyarakat agar tidak gampang percaya adanya kabar-kaba bohong.

"Oh tentu saja (mengeluhkan). Tapi yang namanya hoax ya sekarang kan memang gampang menyebar. Kita harus pintar-pintar menyaring," katanya.

Sebelumnya, KPK menangkap Patrialis bersama sepuluh orang lainnya di tiga lokasi berbeda. Yaitu lapangan golf Rawamangun, Sunter, dan Grand Indonesia. Dalam penangkapan, KPK menyita barang bukti berupa voucher pembelian mata uang asing dan sejumlah dokumen.

Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang tersangka. Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembahasan judicial review atau uji materi UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KPK juga menetapkan rekan Patrialis, Kamaluddin (KM) sebagai perantara.

Selain itu, KPK juga menetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka Basuki Hariman (BHR) selaku pengusaha dan Ng Fenny (NGF) selaku sekretaris Basuki. Basuki diduga menyuap Patrialis sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu.

"BHR memberikan janji kepada PAK terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka pengurusan perkara dimaksud," papar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamal dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara sebagai pemberi, Basuki dan Ng Fenny dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (cr2/JPG)