Terbukti Korupsi Alkes di Banten, Ratu Atut Divonis 5 Tahun 6 Bulan

JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis penjara selama lima tahun dan enam bulan kepada mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah. Atut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan Alat Kesehatan Rumah Aakit rujukan Dinas Kesehatan Banten dan penyusunan anggaran Tahun 2012.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Mas'ud saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/7).

Selain hukuman badan, Atut juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 250 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana tiga bulan kurungan.

Atut dinyatan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Atut dinilai tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan, terdakwa mengakui perbuatan,  dan terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp 3,8 miliar," ujar Hakim Mas'ud.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yaitu delapan tahun penjara dan membayar denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Atut sebelumnya didakwa bersama-sama adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit rujukan Dinas Kesehatan Banten dan penyusunan anggaran tahun 2012. Dalam kasus ini Atut disebut memperkaya dirinya Rp 3,8 miliar, sementara Wawan mendapat bagian sebesar Rp 50 miliar.

Kemudian Atut juga didakwa melakukan pemerasan terhadap empat kepala dinas di Pemprov Banten, sebesar Rp 500 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu digunakan untuk kepentingan Atut dalam rangka mengadakan kegiatan Istigasah.

"Saya menerima putusan vonis yang disampaikan Yang Mulia," ujar Atut. Sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.