Mantan Ketua Komisi II DPR Digarap KPK Terkait Kasus e-KTP

JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hari ini (8/12), komisi antirasywah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Agun Gunanjar, sebagai saksi.

"Dia akan diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto)" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Diketahui, saat ini Agun duduk sebagai anggota komisi I DPR. Pada periode 2009-2014, Agun menjabat ketua komisi II DPR.

Selain Agun, KPK juga memanggil Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno sebagai saksi. Politikus PAN itu juga tercatat sebagai mantan anggota komisi II DPR.

Sejak kemarin, KPK telah memeriksa sejumlah mantan anggota komisi II DPR. Di antaranya, Chairuman Harahap dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Penyidik KPK tengah mendalami bagaimana proses pembahasan anggaran proyek e-KTP di Komisi II.

Bahkan, Ganjar mengaku ditanya penyidik seputar dugaan aliran uang proyek e-KTP yang mengalir ke kantong para anggota Komisi II DPR.

"Ada pertanyaan apakah di komisi II ada pembagian uang, apakah Pak Ganjar menerima atau enggak. Saya jawab tidak, kebetulan tadi ada salah satu yang langsung dikonfrontasi ke saya, ya saya jawab apa adanya," kata Ganjar di depan gedung KPK sekitar pukul 17.15 WIB, Rabu (7/12).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto dan Irman selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Dukcapil Kemendgari atau Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Keduanya diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan e-KTP. Sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2 triliun.

Dua tersangka itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012. Disebutkan total nilai proyek e-KTP sebesar Rp 6 triliun. (put/JPG)