KPK Panggil Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Tengah

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi. Junaidi akan diperiksa terkait kasus dugaan suap dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah ke DPRD Lampung Tengah.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS (J Natalis Sinaga)" ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2).

Selain itu juga ada 3 anggota DPRD lainnya yang diagendakan akan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi, antara lain Riagus Ria, Joni Hardito, dan Raden Zugiri. Riagus dan Joni merupakan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, sedangkan Raden adalah anggota DPRD Lampung Tengah.

"Ketiganya juga dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JNS," jelas Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Lampung Tengah. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan Rusliyanti, serta Kepada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman. Belakangan, KPK juga menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka pemberi suap.

Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Inrfastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar.

Rencananya, uang itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah.

Adapun J Natalis Sinaga dan Rusliyanti diduga menerima suap untuk memberikan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah kepada PT SMI. Sementara pihak diduga pemberi suap adalah Taufik Rahman.

Atas perbuatannya, pihak pemberi Taufik dan Mustafa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai pihak penerima suap, Natalis dan Rusliyanto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Taufik selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.