Tarif Percaloan Tenaga Kerja di Karawang Capai Rp 15 Juta, Calon Karyawan Hanya Diterima secara Kontrak 1 Tahun

JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan, sinyalemen percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus menjadi keprihatinan bersama. Apabila terbukti, maka harus diberantas.

Wamenaker yang biasa disapa Noel itu mengungkapkan, perjalanan para calon tenaga kerja hingga diterima bekerja di suatu perusahaan/pabrik sejatinya begitu panjang dan mengorbankan banyak energi. Karenanya, jika masih dibebani para calo maka ini sungguh memprihatinkan. "Karena sangat merugikan para tenaga kerja. Semua pihak harus bekerja sama mencegah masalah ini," ungkapnya di Jakarta, Kamis (6/2).

Dia pun berterima kasih pada Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi karena sudah membuka masalah ini. Dalam unggahannya di media sosial, Dedi menyebut percaloan untuk bisa diterima kerja di Karawang merajalela. Tarif yang dikenakan pun tak main-main. Ada yang harus membayar Rp 3 juta, Rp 5 juta, Rp 7 juta, bahkan ada pula yang harus membayar Rp 15 juta kepada para calo.

Mirisnya lagi, meski sudah membayar mahal, kadang-kadang kontrak hanya seumur jagung. Dalam waktu satu tahun, sudah diputus. "Jadi lamun bobogohan mah geus mangmelikeun imah, mobil, terus ka batur deui," kata Dedi Mulyadi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71.

"Jadi kalau pacaran, sudah bisa membelikan rumah, mobil…" kira-kira demikian kalimat keprihatinan Dedi Mulyadi. Ia kemudian menuliskan, akan bertemu dengan seluruh kawasan industri di Jawa Barat, untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan. Dari kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat menerjemahkannya melalui pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mendorong penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kerja di berbagai daerah.

Noel pun mengapresiasi rencana tersebut. Menurutnya, apa yang dirancang Dedi sangat membantu penyaluran tenaga kerja. Dia berharap, langkah ini bisa diikuti oleh pemda-pemda lain. Selain itu, dia mengimbau, seluruh perusahaan di Indonesia agar mengumumkan kebutuhan/seleksi tenaga kerjanya secara terbuka jauh-jauh sebelumnya. Termasuk, menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

"Saya minta pihak perusahaan juga harus menyadari bahwa percaloan bisa meraja-lela, sehingga harus turut aktif mencegahnya. Bahkan jangan sampai orang "menjual informasi" kepada pihak luar," tegasnya. (mia/ali)