Kementan Tegaskan Wabah PMK Tak Pengaruhi Stok Daging Sapi

Dokter Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyuntikan vaksin PMK di Kandang sapi warga di Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa Barat, Selasa (21/1/2024). (Muhamad Ali/Jawa Pos)

JawaPos.com – Permintaan daging selalu meningkat jelang dan selama bulan Ramadan. Padahal, saat ini peternak sapi sedang berjuang mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah PMK tidak sampai mengganggu stok daging sapi.

Informasi tersebut disampaikan langsung Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda. Menurut dia angka kematian wabah PMK kali ini masih jauh dibandingkan dengan kasus 2022 lalu. Dia mengatakan sejak Januari sampai dengan 23 Januari 2025, angka kematian tercatat ada 858 ekor sapi. Kemudian total kasus PMK dalam periode yang sama sekitar 27 ribuan. ’’Jadi artinya masih sekitar 2 persen ternak yang terdampak PMK,’’ katanya kemarin (27/1).

Untuk itu, Agung meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan daging sapi untuk menyambut bulan Ramadan sampai dengan lebaran. Termasuk juga sampai dengan Idul Adha.

Agung menegaskan jumlah populasi sapi di Indonesia masih banyak. Bahkan saat ini terdapat tren penurunan harga sapi. Namun, dia meminta para peternak  supaya ikut aktif dalam program vaksinasi sapinya. "Supaya sapinya terhindar dari risiko pelunaran PMK,’’ ujarnya.

Dia mengatakan ketersediaan stok daging sapi itu meliputi daging beku hingga sapi siap potong. Menurutnya populasi sapi di pusat penggemukan juga masih banyak. ’’Stok daging sapi kita pantau setiap pekan. Intinya masih mencukupi,’’ katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinan atas kembali merebaknya kasus PMK. Dia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan masyarakat.

Abdul Kharis menjelaskan, langkah-langkah yang telah dilakukan Kementan, seperti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PMK Nasional, peningkatan pengawasan lalu lintas hewan, dan program vaksinasi hewan ternak sudah baik.

"Tapi harus ada koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait agar lebih efektif,’’ pintanya. Nantinya, jika ditemukan kasus PMK di suatu wilayah, dia menyarankan dilakukan penutupan pasar hewan selama 14 hari disertai disinfeksi. (wan/far/bas)