Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 23 April 2019 | 16.53 WIB

PMII Jatim: People Power Tidak Perlu Terjadi

Photo - Image

Photo

JawaPos.com - Seruan pengerahan massa atau people power sempat mencuat bila terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019. Hal itu ditanggapi sinis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur (Jatim). Sebab pesta demokrasi lima tahunan berjalan lancar dan tinggal menunggu rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami melihat sebuah pesta demokrasi harus berjalan dengan lancar. Tanpa ada provokasi dan intervensi untuk mengubah semua hasil," kata Ketua Umum PKC PMII Jatim Abdul Ghoni dalam siaran persnya.

Dengan menggunakan ancaman people power, justru menimbulkan kesan bahwa seolah-olah negara gagal menyelenggarakan Pemilu. Ancaman people power juga mencederai spirit demokrasi yang beralaskan konstitusi.

Sebab seluruh sengketa pemilu telah disediakan perangkat penyelesaiannya. Yakni melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Ajakan show of force usai pesta demokrasi harus dibaca sebagai upaya pendelegitimasian atas lembaga-lembaga negara. Atau bahkan upaya pembangkangan terhadap negara.

"Kami tidak menginginkan histori kejadian sebelumnya. Tentang penggerakan massa untuk menggugat ataupun tidak percaya terhadap hasil dari pesta demokrasi dan kekecewaan terhadap pemerintah," paparnya.

Contohnya, beberapa peristiwa kelam yang berlatar benturan politik kekuasaan. Mulai dari PRRI/Permesta, peristiwa Madiun 1948, hingga yang paling gelap gerakan 30 September 1965 yang hingga kini masih sering menjadi bahan gunjingan otoritas HAM internasional.

Hal itu amat disayangkan. Apabila Indonesia harus terlempar pada kubangan polemik masa silam di tengah percepatan pembangunan dan kontestasi ekonomi global yang kian sengit.

Untuk itu, PMII Jatim meminta elite politik tidak perlu lagi melancarkan isu people power. Karena memang Pemilu berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu hasil dari KPU. "Mungkin sedikit beberapa titik ada kejadian-kejadian. Saya pikir pihak kepolisian maupun TNI sudah bisa meredamnya," imbuh Ghoni.

Di sisi lain, Ghon mengimbau kepada kader PMII dan seluruh mahasiswa agar berpikir cerdas dan bisa meredam konflik di level bawah.

"Sebagai agent of change, kontrol, dan agen sosial, bisa mengontrol agar people power tidak perlu terjadi. Kami harus bisa meredam konflik-konflik di bawah. Karena akan merugikan semua pihak," tandasnya.

"Kami juga tidak mau penggerakan massa dan penggerakan opini dimanfaatkan elite-elite politik. Kami menekankan kepada elite politik untuk tidak gaduh. Karena sangat berbahaya khususnya di wilayah akar rumput," sambung Ghoni.

Editor: Sofyan Cahyono
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore