Kesal Soal Sampah, Anies: Bekasi Provinsi Mana, Kok Minta ke DKI?

JawaPos.com - Perseteruan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi semakin memanas. Terlebih ketika Pemkot Bekasi terus mempersoalkan dana kemitraan dan hibah melalui media.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, persoalan tersebut dapat terselesaikan jika pihaknya bertatap muka langsung dengan Pemkot Bekasi. Anies pun melihat ini bukan persoalan sampah, tetapi soal bantuan kemitraan Pemprov DKI ke Pemkot Bekasi.

"Sudah begitu, diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Harus diingat, Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau mau minta, ke Pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta?" jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (21/10).

Dia melihat persoalan ini pun terus bermunculan tepat dengan waktu pembahasan anggaran daerah Jakarta. Sehingga, Anies mencurigai persoalan ini bukan soal pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, tetapi persoalan APBD Kota Bekasi.

"Masalah ini dengan Bekasi itu selalu munculnya bulan Oktober. Kenapa ya? Coba saja Anda cek kenapa. Berarti persoalannya bukan persoalan sampah, tapi persoalan anggaran. Kira-kira begitu bukan?" ungkapnya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah membayarkan kewajibannya pada Mei lalu. "Di tahun 2018, kami sudah menunaikan, nilainya Rp 138 miliar, dengan tambahan juga utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar," kata Anies.

Anies menyampaikan telah mengalokasikan anggaran untuk dana kompensasi bau pada 2019 sebesar Rp 141 miliar. Sedangkan untuk dana kemitraan atau hibah yang terus dipermasalahkan, Anies melihatnya bukan suatu kewajiban.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengajukan dana bernilai fantastis yaitu Rp 2 triliun ke Pemprov DKI. "Jadi, mari kita tempatkan ini sesuai proporsinya. Ada urusan kewajiban terkait persampahan, ada soal kemitraan. Nah, yang mereka ajukan ini kemitraan," pungkasnya.