Rencana Zero ODOL 2027 Dinilai Bakal Gagal Lagi, Pengamat Transportasi Duga ini Penyebab Utamanya

JawaPos.com - Target pemerintah untuk merealisasikan kebijakan Zero Over Dimension Overloading (Zero ODOL) pada Januari 2027 mendatang diragukan keberhasilannya. Ketidaksiapan serta ketidakseriusan pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) disinyalir menjadi alasan utama kebijakan ini berpotensi kembali menemui jalan buntu.

Pengamat Transportasi dari Inisiasi Strategis Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, menyoroti rekam jejak penerapan regulasi ini yang tak kunjung membuahkan hasil.

"Banyak stakeholder terkesan tidak serious urus Zero ODOL karena sejak tahun 2016 selalu gagal diterapkan," ujar Deddy, Selasa (11/8).

Meskipun berencana menerapkannya secara serius pada awal 2027, hingga saat ini pemerintah tercatat belum pernah memaparkan roadmap kebijakan tersebut secara jelas kepada publik.

Solusi Transisi dan Wacana Insentif Truk Listrik

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa penanganan ODOL tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata.

Pemerintah berencana memberikan solusi agar dunia usaha dapat bertransisi tanpa mengganggu kelancaran aktivitas logistik nasional. Strategi yang disiapkan mencakup pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk mengganti armada agar sesuai standar keselamatan.

Selain itu, ada pula dorongan penggunaan kendaraan logistik berbasis listrik demi mendukung agenda dekarbonisasi sektor transportasi.

Namun, Deddy menilai wacana insentif untuk truk listrik tersebut justru akan berjalan percuma. Penyebab utamanya adalah jangkauan operasional truk logistik yang menempuh ribuan kilometer hingga ke daerah perintis atau pelosok.

"Ekosistem kendaraan listrik belum siap. SPKLU saat ini hanya ada di beberapa kota besar itu pun masih terbatas. Bila truk listrik perlu SPKLU tentunya infrastrukturnya belum siap dan perlu waktu lama bila memang serious," jelas Deddy.