Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pangdam Jaya Batalkan Pengerahan Batalyon Tempur untuk Ikut Buru Begal Bersama Polisi

JawaPos.com - Keterlibatan Kodam Jaya/Jayakarta dalam urusan memburu begal dan bandit jalanan mendapat sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar panglima Kodam Jaya membatalkan pengerahan batalyon tempur untuk memburu begal bersama petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya.

”Pangdam Jaya untuk membatalkan rencana pengerahan batalyon tempur dalam penanganan aksi begal di Jakarta karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara,” ungkap Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra sebagai perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil pada Selasa (26/5).

Menurut Ardi, rencana pengerahan batalyon tempur oleh Kodam Jaya/Jayakarta untuk menumpas aksi begal di Jakarta merupakan kebijakan yang keliru, berlebihan, dan menunjukkan semakin kaburnya batas fungsi pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Baca Juga:Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran

”Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil seperti begal, tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan, tetapi juga berpotensi melahirkan pendekatan represif dan kekerasan berlebihan dalam ruang sipil,” ucap dia.

Alih-alih mengerahkan tentara, Ardi Manto mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan kriminalitas jalanan melalui peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV di wilayah rawan, penyediaan sistem keamanan publik yang memadai, dan edukasi keselamatan bagi masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mendorong agar Polda Metro Jaya meningkatkan patroli keamanan, memperkuat deteksi dini terhadap wilayah rawan kriminalitas, serta menjalankan penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

”Presiden dan DPR RI memastikan agenda reformasi sektor keamanan tetap berjalan dengan menjaga batas tegas antara fungsi pertahanan dan keamanan, serta menghentikan praktik pelibatan militer dalam urusan keamanan sipil yang bukan menjadi kewenangannya,” tegasnya.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta pemerintah menghentikan pembahasan dan mencabut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI serta Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme.

”Serta memastikan seluruh kebijakan terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tidak dijadikan alat legitimasi bagi intervensi militer dalam urusan keamanan domestik dan penegakan hukum,” pintanya.

Kodam Jaya Kerahkan Batalyon Tempur untuk Buru Begal