Kawasan GBK Raup Rp 812 Miliar, Penataan Blok 15 Jadi Fokus Optimalisasi Aset Negara

JawaPos.com - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno kembali mencetak sejarah dengan membukukan pendapatan tertinggi sepanjang 63 tahun pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno. Di bawah kepemimpinan Rakhmadi A. Kusumo, pendapatan kawasan GBK pada 2025 mencapai Rp 812 miliar berdasarkan laporan keuangan audited. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan pendapatan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp566 miliar.

Direktur Keuangan PPKGBK, Hendry Arisandi, menyampaikan bahwa pertumbuhan pendapatan GBK menunjukkan tren positif pascapandemi Covid-19. “Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” kata Hendry.

Sepanjang 2025, kawasan GBK dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari olahraga, budaya, MICE, rekreasi, aktivitas komersial, hingga agenda publik berskala nasional dan internasional.

Baca Juga:Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Rakhmadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran pengelola, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan, dan masyarakat.

“Alhamdulillah, pendapatan GBK pada 2025 mencapai Rp 812 miliar berdasarkan laporan keuangan audited. Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik,” ujarnya.

Penataan Blok 15 Jadi Fokus Optimalisasi Aset

Ke depan, PPKGBK menargetkan penguatan kinerja melalui penataan dan optimalisasi Blok 15 sebagai bagian dari strategi pemanfaatan aset negara di kawasan GBK.

PPKGBK menilai penataan Blok 15 memiliki peran penting untuk memperkuat fungsi kawasan GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.

Dalam prosesnya, PPKGBK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, hingga TNI.

Koordinasi tersebut dilakukan agar seluruh proses penataan Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan capaian pendapatan tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan kawasan, GBK memperkuat posisinya sebagai salah satu aset strategis negara yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat olahraga nasional, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas publik dan ekonomi di Indonesia.