Ketua Komisi D DPRD DKI: Pendidikan Jadi Senjata Utama dalam Melawan Kemiskinan

JawaPos.com - Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi pijakan penting bagi Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengapresiasi total alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai Rp19,75 triliun sebagai langkah konkret dalam menghadirkan keadilan sosial.

Yuke menjelaskan besarnya anggaran tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan angka gini rasio sekaligus memutus rantai kemiskinan di Jakarta. Ia menilai, kesenjangan sosial hanya dapat dijembatani jika seluruh anak memiliki akses pendidikan yang setara tanpa terhalang kondisi ekonomi.

Baca Juga:Ogah Bebani Diri dengan Peluang Juara! Gustavo Almeida Pilih Fokus Bawa Persija Sapu Bersih Semua Laga Sisa

“Hak setiap warga Jakarta adalah menikmati pendidikan yang layak. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf di kota sebesar Jakarta hanya karena kondisi ekonomi keluarga. Negara harus hadir di sana,” ujar Yuke, Minggu (3/5).

Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar sebesar Rp14,94 triliun atau sekitar 75 persen difokuskan untuk belanja pegawai guna menjamin kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Yuke menilai, langkah tersebut rasional, mengingat kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar. Pendidikan, kata dia, merupakan ‘senjata’ utama dalam melawan kemiskinan.

Selain itu, bantuan sosial pendidikan tetap menjadi prioritas, antara lain KJP Plus dialokasikan sebesar Rp3,25 triliun untuk 707.477 peserta didik pada Tahap I 2026.

Baca Juga:Setelah Proliga, Kejurnas U-18 Jadi Ajang Pembibitan ke Timnas

Kemudian KJMU sebesar Rp399 miliar untuk mendukung keberlanjutan pendidikan 15.825 mahasiswa. Lalu program Sekolah Swasta Gratis (SSS) juga terus diperluas, dengan anggaran Rp253,62 miliar untuk 103 sekolah swasta percontohan guna meningkatkan daya tampung pendidikan di Jakarta.

Yuke turut menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan. Hingga Maret 2026, sebanyak enam sekolah percontohan di Jakarta Barat telah direhabilitasi dengan total anggaran Rp126,12 miliar, dan program tersebut akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

“Untuk menjawab tantangan gini rasio yang masih cukup tinggi, Pemprov DKI harus memastikan sekolah formal maupun program paket belajar tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk penguatan sekolah kejuruan agar lulusannya memiliki keahlian spesifik dan dapat langsung terserap di dunia kerja,” tambahnya.