Demo Ojol di DPR: Potongan Aplikasi 10 persen Harga Mati, Bukan Kawan Kami Dimatikan

JawaPos.com - Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama aliansi komunitas ojol menggelar aksi demo di depan gedung DPR/MPR RI, Rabu (17/9). Mereka tiba sekitar pukul 13.30 WIB sambil membawa spanduk yang isi kritik kepada pemerintah. 

Massa yang diperkirakan hadir mencapai ribuan, nyatanya hanya dihadiri puluhan sopir ojek online. Meski hanya sedikit orang, mereka tetap menyuarakan aspirasi mereka. 

Spanduk bertulisan kritik pun dipasang di depan pintu gerbang DPR RI. Mereka pun juga menyinggung kematian tragis driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Korps Brimob Polri. 

"Potongan aplikasi 10 persen harga mati. Bukan kawan kami yang dimatikan. Kemana Kemenhub? Kemana Pemerintah?," tulis spanduk tersebut. 

Sejumlah perwakilan sopir ojol pun bergantian orasi di atas mobil komando. Mereka pun kesal tidak ada perwakilan DPR RI yang menemui massa aksi.

"Jangan enak-enak aja duduk di gedung DPR. Kalau memang mereka wakil rakyat keluar temui kami. Kalau tidak keluar bukan wakil rakyat," ujar orator.

Ia juga menyinggung mengenai tidak ada rasa empatinya anggota DPR RI terhadap nasib rakyat. Tidak ada satupun tuntutan aksi yang mereka penuhi.

"Saya berkali-kali ikut aksi mau mahasiswa, guru, ojol tidak ada satupun perwakilan rakyat yang keluar. Kita diangkapnya tukang obat lagi jualan obat sama mereka. Jangan cuma maunya gaji mereka saja yang naik. Ingat gaji mereka itu dari kita," katanya. 

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, aksi ini menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai gagal menjalankan tugasnya dan justru memihak kepentingan perusahaan aplikasi transportasi online.

"Silakan masyarakat menilai apa prestasi konkret Menteri Perhubungan saat ini. Bahkan dalam ekosistem transportasi online, ia lebih berperan layaknya pengusaha daripada menteri yang seharusnya membantu Presiden melayani rakyat," tegas Igun.

Ia juga menilai, kebijakan Kemenhub saat ini sarat dengan "vendor driven policy", di mana arah regulasi dikendalikan oleh perusahaan aplikasi. Akibatnya, aspirasi para pengemudi ojek online kerap ditolak.

Tuntutan Massa Aksi Demo Ojol

Adapun tuntutan utama aksi bertajuk 179 ini adalah:

1. RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025–2026.
2. Potongan aplikator maksimal 10% harga mati.
3. Regulasi tarif antar barang dan makanan.
4. Audit investigatif potongan 5% oleh aplikator.
5. Hapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar, dll.
6. Copot Menteri Perhubungan.
7. Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.