Johan Budi Diangkat Jadi Komisaris Transjakarta

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah nama-nama baru yang masuk jajaran komisaris BUMN dan anak usahanya terus bertambah. 

Teranyar, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Pribowo, diumumkan resmi menjadi komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), sebuah badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta di sektor transportasi publik.

Kabar pengangkatan Johan Budi disiarkan langsung oleh akun resmi Instagram @pt_transjakarta. Dalam unggahan yang dipublikasikan pada Jumat (2/8), Transjakarta menyebutkan adanya pergantian dalam jajaran komisaris. Johan Budi menggantikan salah satu komisaris lama yang diumumkan telah pensiun.

Selain Johan Budi, nama lain juga diumumkan bergabung dalam struktur baru komisaris Transjakarta, yaitu Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus eks Dirjen Dukcapil Kemendagri.

"Selamat bertugas Bapak Johan Budi Sapto Pribowo, Bapak Zudan Arif Fakrulloh, dan Bapak Muhammad Ainul Yakin sebagai Komisaris Transjakarta. Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau," tulis akun @pt_transjakarta dalam caption-nya.

Johan Budi: Dari KPK ke Transportasi Publik

Johan Budi bukan nama asing di dunia pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai juru bicara KPK, kemudian menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo di bidang komunikasi, dan sempat menjadi anggota DPR dari PDIP. 

Meski berlatar belakang hukum dan komunikasi, pengangkatan Johan ke sektor transportasi publik seperti Transjakarta menimbulkan pertanyaan soal relevansi keahlian dengan posisi yang ia duduki.

Penempatan figur-figur politik ke dalam struktur manajemen atau pengawasan BUMN sering kali menjadi sorotan karena dikhawatirkan lebih mengedepankan loyalitas politik ketimbang kompetensi teknis.

Penunjukan Johan Budi dan figur-figur lainnya dalam jabatan strategis memperkuat wacana bahwa masa awal pemerintahan Prabowo akan diwarnai dengan politik akomodasi, demi menjaga stabilitas dan memperkuat dukungan politik. 

Namun, publik tentu menantikan apakah langkah ini akan dibarengi dengan perbaikan tata kelola, transparansi, serta hasil konkret dalam pelayanan publik.

Jika tidak hati-hati, strategi 'bagi-bagi jabatan' ini justru bisa menjadi bumerang yang merusak citra reformis dan profesional yang sempat dijanjikan selama kampanye.