Atasi Tawuran di Jakarta, Pemprov DKI Segera Bentuk Satgas Antitawuran dan Iming-Imingi Insentif Ekonomi

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai serius menghadapi tawuran yang kian marak. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Balai Kota, Kamis (26/6). Sejumlah usulan diusulkan dalam rapat itu. Mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran hingga pemberian insentif bagi wilayah bebas tawuran.

“Tawuran di Jakarta seperti menjadi masalah turun-temurun dengan beragam penyebab. Karena itu, kehadiran Pemprov Jakarta untuk menangani masalah ini sangat dinanti oleh publik,” ujar Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, dalam pernyataannya.

Dalam rapat yang dihadiri jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, kepala dinas, hingga direksi BUMD, ditekankan pentingnya pendekatan multidisiplin untuk mengurai benang kusut ini. Sejumlah kriminolog dan psikolog dari universitas ternama dihadirkan untuk ikut memberikan solusi.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Yustinus Prastowo mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. “Perlu ada enforcement yang kuat. Teori ‘broken windows’, di mana pelanggaran kecil langsung ditindak, bisa diterapkan juga dalam konteks ini,” tegasnya.

Di sisi lain, kampanye digital dan pendekatan teknologi canggih pun akan digencarkan. Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga Dicky Soemarno menyebut kampanye #JagaJakarta bakal jadi ujung tombak perubahan.

Ia juga mendorong penggunaan CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI) serta patroli masif yang melibatkan seluruh elemen Forkopimda.

Langkah konkret lainnya adalah pembentukan Satgas Penertiban Tawuran yang akan menjadi garda depan di lapangan. “Satgas penertiban harus segera dibentuk, dan operasi lapangan tetap harus dijalankan secara masif,” tegas Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan SDM, Wisnu Permadi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, pun mendorong adanya insentif ekonomi bagi kawasan bebas tawuran, serta disinsentif bagi daerah rawan bentrok. Pendekatan ini diyakini akan lebih berkelanjutan dalam meredam potensi konflik.