Buka Posko Pengaduan Pencatutan KTP untuk Dharma-Kun di Pilkada Jakarta, PBHI: Laporan Cukup Deras  

JawaPos.com – Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menerima banyak laporan terkait pencatutan KTP untuk dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, agar lolos Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur perseorangan atau independen. 

"Pengadu yang mengontak PBHI saat ini masih bergulir cukup deras nih pelapornya," ujar Ketua PBHI Julius Ibran saat dihubungi wartawan, Jumat (16/8).

Meski demikian, Julius belum membeberkan lebih lanjut terkait total jumlah warga yang sudah melaporkan ke posko pengaduan PBHI, terkait dicatutnya KTP untuk dukungan terhadap Dharma-Kun. "Masih pada nginput datanya," tegas Julius.

Diketahui, PBHI telah membuka posko pengaduan terkait pencurian data pribadi berupa KTP warga untuk pencalonan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta jalur independen di Pilkada Jakarta.

Untuk melaporkan dugaan pencurian data kepada PBHI, warga dapat melaporkannya melalui email seknas@pbhi.or.id dan nomor WhatsApp 0895385587159.

Sebelumnya, lolosnya pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur perseorangan di Pilkada Jakarta menuai kontroversi. Pasalnya, ada banyak orang yang mengeluhkan KTP-nya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun. 

Salah satu yang mengeluhkan pencatutan KTP sebagai pendukung Dharma-Kun adalah Anies Baswedan. 

Meski KTP-nya sendiri tidak dicatut, tapi ia mengatakan bahwa KTP dua anaknya dan orang-orang terdekatnya dicatut menjadi pendukung Dharma-Kun. 

"KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujar Anies dalam unggahannya di akun X, Jumat (17/8).