TGUPP Bubar, Bagaimana Nasib Anggotanya yang PNS?

JawaPos.com - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta telah bubar sejak tampuk kepemimpinan beralih ke tangan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Anggota TGUPP di era Anies Baswedan sendiri ada yang latar belakangnya merupakan PNS.

Menanggapi hal itu, Heru mengatakan bahwa dirinya belum memutuskan status penempatan baru anggota TGUPP yang juga berstatus PNS di Pemprov DKI Jakarta itu.

"Nanti kita pikirkan," ujarnya kepada wartawan, Jumat, (28/10).

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2019, keanggotaan TGUPP memang bisa berasal dari PNS dan non-PNS. Biasanya, PNS yang masuk dalam TGUPP adalah mantan birokrat yang masih berstatus PNS aktif. Sementara, non-PNS diisi oleh praktisi.

Sampai sejauh ini, kata Heru, PNS yang sebelumnya menjadi anggota TGUPP ini nantinya akan kembali pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing seperti sebelum jadi anggota TGUPP.

"Kan namanya PNS, ya, kembali ke naungannya, misalnya di biro SDM, ya kembali ke biro SDM, atau kepegawaian," ucapnya

Untuk diketahui, TGUPP adalah tim yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta untuk membantu program pembangunan di Ibu Kota. TGUPP juga dikenal sebagai pembisik Gubernur dalam memutuskan suatu kebijakan pemerintah daerah.

TGUPP sudah ada sejak era kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maupun Anies Baswedan menjabat. Selama kepemimpinan Jokowi, TGUPP diisi oleh ASN Pemprov DKI.

Kemudian, Ahok merekrut sebagian TGUPP dari pegawai non-ASN. Begitu juga dengan Anies.

Namun bedanya, Ahok membayar gaji TGUPP dari tunjangan operasional Gubernur DKI. Sementara, gaji TGUPP yang jumlahnya juga melonjak saat era Anies diambil dari APBD DKI Jakarta.