Bertemu Anies Baswedan, Ini yang Dilakukan Pimpinan KPK

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (9/7) mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini dilakukan untuk melakukan monitoring atas implementasi penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait penanganan korona  (Covid-19) yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta.

 

"Pada agenda pertama, dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron, mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya, bertempat di Ruang Pola Balaikota DKI Jakarta, pukul 09.00–10.30 WIB," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (9/7).

 

Dihadapan Anies, lanjut Ipi, pimpinan KPK meminta agar pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pusat dalam pemberian bansos, agar penyaluran tepat sasaran.

 

Sementara itu, dalam rapat dengan pimpinan KPK, Anies menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menyalurkan bansos sebanyak 4 tahap untuk rata-rata 1,1 juta KK pada tiap tahapnya.

 

Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan pemadanan data penerima bantuan untuk tahap 1 yang berangkat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), KJP plus, dan data penerima bantuan lainnya termasuk data usulan RT/RW/Lurah/Camat, kalangan terdampak seperti ojek online dan UMKM, hingga komunitas terdampak seperti pekerja seni, dan lainnya.

 

"KPK juga mengingatkan agar pemda selalu bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya dalam hal penganggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, agar prosesnya akuntabel," harap Ipi.

 

Selain itu, pada hari yang sama, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Nurul Ghufron, serta Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan berkunjung ke Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Kegiatan bertempat di Gedung Kementerian Desa PDTT.

 

Ipi berujar, dalam agenda tersebut pimpinan KPK mendengarkan paparan Menteri Desa PDTT yang menyampaikan, telah dilakukan penyaluran BLT untuk 7,7 juta kepala keluarga (KK) dengan penerima terbanyak merupakan petani, yaitu sebanyak 88 persen. Sisanya berprofesi pedagang atau pemilik UMKM, nelayan, buruh pabrik dan guru.

 

"Topik lainnya yang dibahas dalam pertemuan dengan Menteri Desa PDTT adalah terkait keberlanjutan program-program Kemendes salah satunya revitalisasi Bumdes. KPK menilai program Bumdes cukup baik untuk dilanjutkan," tandas Ipi.

 

Kegiatan yang sama juga telah dilakukan KPK sebelumnya kepada Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan KPK sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. (*)