KPK Bakal Cek Dugaan Korupsi Bansos DKI Senilai Rp 2,85 Triliun

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kabar viralnya dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020. Beredar kabar program bansos di ibu kota itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,85 triliun.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya sangat terbuka untuk menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi bansos DKI tersebut. KPK memastikan, akan menindaklanjuti setiap informasi yang diterima.

"Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," kata Ali kepada wartawan, Jumat (13/1).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Laporan tersebut nantinya akan diverifikasi dan telaah.

"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," tegas Ali.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun telah menanggapi dugaan korupsi program bansos DKI Jakarta pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun. Hal ini setelah beredar di media sosial Twitter yang diunggah akun @kurawa pada 9 Januari 2023.

"Saya enggak tahu, itu kan sudah lama,” ucap Heru di Balai Kota, Rabu (11/1).

Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di DKI Jakarta sebanyak 3-4 kali. Oleh karena itu, ia tidak tahu terkait data sebelumnya.

“Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham,” ungkap Heru.

Sebuah akun Twitter bernama @kurawa, melalui cuitannya, mengaku mendapatkan informasi adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Penimbunan beras itu diduga merupakan program bansos Pemprov DKI Jakarta.

Temuannya itu berawal dari informasi whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19.

“Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi,” tulis dalam akun @kurawa.

Dalam utasnya, menyebutkan terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Namin, kondisi beras sudah rusak.

Tumpukan beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut. Dalam cuitan tersebut ia juga menyebutkan, Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai Rp 2,85 triliun.