Pemprov DKI Kirim 15 Ton Pangan ke Pulau Seribu demi Kontrol Harga Selama Natal dan Tahun Baru, Cek Jenisnya

JawaPos.com - Pemprov DKI mengirim 15 ton komoditas pangan ke Kepulauan Seribu untuk menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pengiriman dilakukan di Dermaga 16 Marina Ancol, Jalan Puri Marina Raya, RT 09/RW 11, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (11/12).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, pengiriman pangan bertujuan memastikan harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu dapat setara dengan harga di daratan Jakarta. ''Hari ini kami kirimkan 15 ton dengan tujuh jenis komoditas. Ada tiga kapal yang mengirimkannya, dari Bank Indonesia dan dua dari Dinas Perhubungan. Saya berharap harga di Pulau Seribu betul-betul terjaga,'' katanya.

Menurut dia, harga pangan di Kepulauan Seribu selama ini cenderung lebih tinggi dari daratan, karena biaya distribusi yang mahal dan faktor cuaca. Untuk itu, Pemprov DKI menggerakkan BUMD pangan untuk mengirim tujuh komoditas. Perinciannya, 3 ton beras, 3 ton gula, 3 ton minyak goreng ukuran 1 liter, 4 ton minyak goreng ukuran 2 liter, 1 ton ayam beku, 300 kilogram biskuit kaleng, dan 700 kilogram sirup.

Distribusi kali ini berbeda dengan yang biasanya dilakukan Pemprov DKI. Karena tujuannya untuk menjaga harga pangan di sana selama Nataru. ''Saya prinsipnya agar masyarakat di Pulau Seribu dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini, harganya betul-betul terkontrol,'' imbuhnya. Kalau masih ada kemungkinan harga naik, maka akan dikirimkan tambahan.

Mantan Seskab Pramono itu menjelaskan, distribusi pangan untuk menjaga inflasi Jakarta selama Nataru. Sebab, pada November 2025 inflasi Jakarta sebesar 0,27 persen (mtm), 2,67 persen (yoy), dan 2,29 persen (ytd). Komoditas penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, tarif PAM, cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

Untuk mencegah lonjakan inflasi Desember, Pemprov DKI juga akan menggelar “Lomba Diskon” yang akan dimulai, hari ini (12/12). Program itu disebutkannya menarik minat daerah penyangga Jakarta. ''Mereka berlomba-lomba ikut karena benefitnya mendapat insentif pajak. Nanti, kami dengan Bank Indonesia dan OJK akan ikut memonitor,'' katanya.(rya)