Alasan Rumah DP 0 Rupiah Masih Banyak yang Kosong

JawaPos.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengakui bahwa rumah DP 0 rupiah masih banyak yang kosong. Namun begitu, proyek era Anies Baswedan itu disebut masih banyak peminatnya.

Hanya saja, kebanyakan para calon penghuni rumah DP 0 rupiah itu masih banyak yan belum memenuhi syarat secara perbankan.

"Tugas kami memastikan dari syarat administrasinya. Proses selanjutnya ada di perbankan. Mereka harus melakukan verifikasi terhadap kemampuan dan kemauan dari calon nasabah untuk bisa dapatkan kredit tersebut," ujar Kepala DPRKP DKI SarjokoJakarta kepada wartawan, Kamis (2/2).

Di sisi verifikasi untuk mendapatkan kredit di bank itulah, kata Sarjoko, banyak calon penguni rumah DP 0 rupiah yang tak dapat menyesuaikan. Dengan begitu, ia mengakui banyak calon penghuni yang gagal atau terhenti saat proses perbankan itu.

"Meskipun penghasilannya tinggi, kalau ternyata pengeluarannya banyak juga pasti mereka gak punya sisa untuk mencicil. Perhitungan perbankan," jelasnya.

Hal itu pun berlaku sebaliknya. Jika ada orang yang penghasilannya sedang-sedang saja, tapi tidak banyak pengeluaran, bisa jadi justru orang itulah yang memnuhi syarat perbankan. Ia menegaskan bahwa secara peminat, DP 0 rupiah masih banyak yang mau.

"Peminatnya kan banyak. Kalau bicara peminat bukan persentase ya, tapi jumlah," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tak akan membangun hunian DP 0 rupiah tahun 2023. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengatakan akan berfokus untuk memasarkan terlebih dahulu hunian DP 0 rupiah yang ada saat ini.

"Untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang Cilangkap sama yang Pondok Kelapa Tahap Kedua," ujar Kepala DPRKP Sarjoko kepada wartawan, Senin (30/1).

Ia menjelaskan bahwa saat ini, untuk pembangunan hunian DP 0 rupiah baru akan dibangun oleh mitra pengembang, tidak lagi hanya dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Kan pembangunannya oleh mitra, artinya oleh pengembang apakah itu BUMN atau BUMD, atau swasta," terangnya.