Soal Lockdown Akhir Pekan, DKI Jakarta Serahkan ke Jokowi

Lalu lintas kendaraan yang melintas di jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (19/01). Provinsi DKI Jakarta keluar dari daftar 10 kota termacet di dunia versi lembaga TomTom Traffic Index. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs TomTom Traffic Index, DKI J

JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta usulan lockdown akhir pekan diteruskan oleh DPR RI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau pemerintah pusat. Sebab, kewenangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bukan ranah Pemprov.

"Usulan dari teman-teman DPR saya kira disampaikan saja kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada Satgas pusat," kata Ahmad Riza atau yang akrab disapa Ariza di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/2).

Namun, Pemprov DKI Jakarta juga akan tetap melakukan analisa terhadap usulan tersebut. Pemprov juga dipastikan akan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: PPKM Tidak Efektif, Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Opsi Lockdown

"Saya kira karena sekarang ada PPKM yang kebijakannya diambil oleh pemerintah pusat, Presiden, kami akan mengikuti apapun kebijakan yang akan diambil," jelas Ariza.

Siang ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri akan menghadiri rapat di Istana Negara untuk membahas PPKM. Pemprov DKI berharap ada kebijakan yang lebih efektif menekan Covid-19.

"Kami berharap nanti di PPKM berikutnya ada peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang kita harapkan bersama bisa mengurangi secara bertahap penyebaran virus Covid," pungkas Ariza.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka penularan kasus virus korona atau Covid-19 tidak efektif. Kebijakan PPKM sendiri telah berlansung sejak 11-25 Januari 2021.

“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif,” kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, Minggu (31/1).

Jokowi tak memungkiri, mobilitas masyarakat hingga kini masih tinggi meski PPKM sudah diberlakukan. Akibatnya, angka kasus Covid-19 terus meningkat di beberapa provinsi.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://youtu.be/M2qtzwXZuKc