AS Salah Hitung Kekuatan Iran, Serangan ke Pucuk Pimpinan Justru Bikin Jalan Damai Makin Sulit

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) diduga keliru memperkirakan kemampuan Iran bertahan dari gelombang serangan militer yang dilakukan bersama Israel. Alih-alih memaksa Teheran menerima kesepakatan sesuai keinginan Washington, strategi tersebut justru dinilai memperumit jalur diplomasi, memperdalam ketidakpercayaan, dan membuat peluang tercapainya perdamaian semakin kecil.

Penilaian itu disampaikan Presiden sekaligus CEO Center for the National Interest, Paul Saunders, yang menilai pemerintahan Presiden Donald Trump terlalu optimistis bahwa tekanan militer dapat dengan cepat melemahkan pemerintahan Iran.

"Saya pikir pemerintahan kemungkinan terlalu melebih-lebihkan betapa mudahnya menggunakan kekuatan militer untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang sukses," kata Saunders dalam wawancara di Washington DC.

Pernyataan tersebut muncul ketika hubungan Washington dan Teheran masih berada dalam kebuntuan. Salah satu titik paling krusial adalah masa depan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Hingga kini, laporan mengenai kemungkinan dibukanya kembali jalur tersebut masih saling bertentangan.

Baca Juga:BPS Catat Kemiskinan Jabar Turun Jadi 6,54 Persen, tapi Ketimpangan Meningkat

Dilansir via Iran International, Saunders menilai keputusan AS dan Israel menargetkan jajaran pimpinan Iran justru mengubah arah konflik. Menurutnya, serangan tersebut bukan hanya meningkatkan eskalasi militer, tetapi juga membuat pemerintah Iran merasa eksistensinya terancam sehingga semakin sulit diajak berkompromi.

"Dari sudut pandang saya, akan lebih baik jika serangan terhadap kepemimpinan Iran tidak dilakukan," ujar Saunders.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut memperbesar rasa saling tidak percaya antara kedua negara dan justru melemahkan posisi Washington saat kembali mencoba membuka ruang perundingan.

"Untuk mencapai sebuah kesepakatan, kita membutuhkan pemerintah yang bisa diajak bernegosiasi. Ketika pemerintah itu benar-benar rusak dan tidak stabil, apakah rezim baru nantinya cukup kuat untuk membuat konsesi kepada Amerika Serikat?" katanya.

Pernyataan itu berkaitan dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara AS dan Iran yang ditandatangani pada Juni lalu. Dokumen berisi 14 poin tersebut dirancang sebagai kerangka sementara untuk menghentikan permusuhan, memulihkan lalu lintas perdagangan di Selat Hormuz, mengakhiri blokade angkatan laut AS, serta membuka jalan menuju perjanjian final dalam waktu 60 hari.