Peringatan Terakhir untuk Netanyahu: Mantan PM dan Bos Intel Israel Ancam Gugat Pemerintah soal Kekerasan di Tepi Barat

JawaPos.com — Puluhan tokoh terkemuka Israel, mulai dari mantan perdana menteri, mantan kepala badan intelijen, hakim senior, akademisi, hingga peraih Nobel, mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah terkait meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. 

Dalam surat yang bocor ke publik, mereka mengklaim pemerintah Israel membiarkan bahkan memfasilitasi apa yang mereka sebut sebagai “terorisme Yahudi” dan ideologi “pembersihan etnis” di wilayah tersebut.

Kekhawatiran tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap situasi keamanan di Tepi Barat, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Para tokoh Israel yang menandatangani surat peringatan itu menilai kegagalan negara menindak pelaku telah menciptakan budaya impunitas yang mengancam supremasi hukum sekaligus keamanan nasional Israel.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (25/6/2026), surat yang diberi label sebagai “peringatan terakhir” itu dikirim kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kementerian pertahanan dan keamanan nasional, militer, kepolisian, serta badan intelijen. Dalam surat tersebut, para penandatangan menuntut langkah segera untuk “memberantas terorisme Yahudi” yang mereka sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun hampir tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Mereka mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, mulai dari pembunuhan, penyerangan seksual, pencurian, pembakaran, hingga perusakan jenazah. 

Menurut surat tersebut, pelaku berasal dari kalangan sipil maupun unsur keamanan yang bertindak dengan “hampir sepenuhnya bebas dari hukuman”. Para tokoh itu menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum Israel dan hukum internasional, tetapi juga memperburuk posisi diplomatik negara tersebut di mata dunia.

“Surat ini adalah panggilan untuk bangun dan peringatan terakhir. Kami menuntut agar Anda mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera memberantas terorisme Yahudi yang telah merajalela di Yudea dan Samaria dalam beberapa tahun terakhir,” demikian bunyi salah satu bagian surat tersebut. Yudea dan Samaria merupakan istilah yang digunakan pemerintah Israel untuk menyebut Tepi Barat yang diduduki.

Lebih jauh, para penandatangan memperingatkan bahwa apabila Netanyahu, para menteri terkait, dan pimpinan aparat keamanan tidak mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan tersebut, mereka akan mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel guna memaksa pemerintah menjalankan kewajibannya. 

Ancaman langkah hukum ini menjadi salah satu aspek paling signifikan dalam surat tersebut karena sebelumnya kritik terhadap kekerasan pemukim umumnya disampaikan dalam bentuk pernyataan publik.

Surat itu juga secara langsung menuduh pemerintahan Netanyahu dan mitra koalisi sayap kanannya membiarkan serangan terhadap warga Palestina sebagai bagian dari agenda yang lebih luas.