Ancaman AS terhadap Greenland Picu Peringatan Keras Denmark Soal Runtuhnya NATO dan Tatanan Keamanan Global

Denmark dan Greenland menolak retirika Trump mengenai Greenland, menegaskan pulau itu bukan untuk diambil alih secara paksa (The Guardian)

JawaPos.com - Ketegangan geopolitik baru mencuat di kawasan Arktik setelah Denmark melontarkan peringatan paling serius terhadap Amerika Serikat (AS) terkait Greenland. 

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa setiap tindakan militer AS terhadap Greenland, wilayah otonom yang berada dalam Kerajaan Denmark akan berdampak sistemik, bukan hanya bagi hubungan bilateral, tetapi juga bagi kelangsungan NATO dan tatanan keamanan global yang dibangun sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Pernyataan tersebut muncul menyusul kembali menguatnya retorika Presiden AS Donald Trump mengenai Greenland. Setelah melancarkan operasi militer di Venezuela, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat "sangat membutuhkan Greenland," pernyataan yang langsung memicu kekhawatiran akan eskalasi baru terhadap pulau strategis di Arktik yang memiliki posisi penting dalam pertahanan rudal dan jalur keamanan transatlantik, sekaligus kaya sumber daya mineral.

Dilansir dari The Guardian, Selasa (6/1/2026), Frederiksen menilai tekanan Washington telah melampaui batas hubungan antarsekutu. "Jika Amerika Serikat memutuskan menyerang secara militer negara NATO lain, maka semuanya akan berhenti—termasuk NATO dan keamanan dunia pasca-Perang Dunia II," ujarnya kepada TV2, menggarisbawahi bahwa retorika AS bisa mengancam fondasi aliansi transatlantik dan stabilitas internasional yang telah terbangun sejak perang dunia kedua.

Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa prinsip kedaulatan tidak dapat ditawar, bahkan oleh negara sekutu terdekat. "Anda tidak bisa begitu saja masuk dan mengambil alih wilayah negara lain," kata Frederiksen kepada penyiar publik Denmark, DR.

Ia menyebut pendekatan Washington sebagai "tekanan yang tidak dapat diterima" dan menggambarkannya sebagai "serangan yang tidak masuk akal terhadap komunitas internasional."

Nada penolakan serupa datang langsung dari Nuuk. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyampaikan pernyataan keras yang jarang terjadi dalam hubungan Greenland-AS. Melalui media sosial, ia meminta Trump menghentikan wacana aneksasi.

"Ancaman, tekanan, dan pembicaraan tentang aneksasi tidak punya tempat dalam hubungan antarsekutu. Cukup sudah. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi," tegas Nielsen.

Meski demikian, Nielsen tetap berupaya menenangkan publik saat berbicara kepada wartawan di ibu kota Greenland.

"Kami tidak berada dalam situasi di mana pengambilalihan negara ini bisa terjadi dalam semalam," ujarnya. Ia menambahkan, "Anda tidak bisa membandingkan Greenland dengan Venezuela. Kami adalah negara demokratis," seraya menegaskan bahwa masa depan Greenland ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Menanggapi situasi ini, dukungan internasional terhadap Denmark dan Greenland pun menguat. Uni Eropa menegaskan komitmennya pada prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Juru bicara kebijakan luar negeri UE, Anitta Hipper, menyatakan, "Prinsip kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan adalah prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti mempertahankannya."

Sementara itu, di dalam negeri Denmark, tekanan politik terhadap Frederiksen meningkat, terutama menjelang pemilihan umum. Aaja Chemnitz, anggota parlemen Denmark asal Greenland dari Partai Inuit Ataqatigiit, menekankan pentingnya kesiapsiagaan.

"Kita harus berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pernyataan terbaru Trump merupakan "yang paling serius" dan menandai munculnya "tatanan dunia baru."