Korea Utara Desak Israel Hentikan Agresi di Gaza, Tegaskan Tak Akan Lepas Nuklir

JawaPos.com - Korea Utara memanfaatkan forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York untuk mengecam keras agresi Israel di Gaza. 

Pyongyang menyebut tindakan Israel sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap Palestina.

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Son Gyong, dalam pidatonya menyebut dunia kembali menyaksikan tragedi kemanusiaan setelah delapan dekade berakhirnya Perang Dunia II. 

“Genosida dan kejahatan yang bahkan melampaui kekejaman Hitler kini terjadi di Timur Tengah, membuat dunia terperangah,” kata Kim mengutip Anadolu.

Ia menuding Israel bertanggung jawab atas kematian lebih dari 60.000 warga sipil Palestina dalam dua tahun terakhir. Menurut Kim, tujuan Israel adalah menguasai seluruh wilayah Gaza dengan kekuatan militer dan melenyapkan penduduk Palestina secara sistematis.

Kim menyerukan agar Israel segera menghentikan operasi militernya di Gaza dan menarik pasukannya. Ia menegaskan, Korea Utara mendukung penuh pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota serta mendorong Palestina mendapat keanggotaan penuh di PBB.

Selain menyoroti isu Gaza, Kim juga mengaitkan pidatonya dengan keamanan Semenanjung Korea. Ia menyebut latihan militer bersama yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan sebagai 'yang terbesar sepanjang sejarah', dengan tujuan mengancam keberadaan Korea Utara.

Dalam konteks itu, Kim menegaskan bahwa status nuklir negaranya telah diabadikan dalam konstitusi. 

“Nuklir adalah hukum negara, kebijakan nasional, kekuatan berdaulat, dan hak untuk eksistensi. Kami tidak akan pernah meninggalkannya dalam keadaan apa pun,” ujarnya.

Menurut Kim, tuntutan denuklirisasi Korea Utara sama dengan meminta Pyongyang menyerahkan kedaulatan sekaligus melanggar konstitusi negaranya. Ia menegaskan kembali bahwa senjata nuklir adalah garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan.

Menutup pidatonya, Kim menyebut PBB perlu menjalani reformasi agar relevan dengan tantangan abad ke-21. Meski demikian, ia tetap mengakui peran penting organisasi itu dalam mencatat keberhasilan di bidang perdamaian, keamanan, pembangunan sosial-ekonomi, dan dekolonisasi di berbagai belahan dunia.